BEKASI | jaringannasional.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus mendorong transformasi digital untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Salah satu langkah yang dikembangkan adalah integrasi Patriot Single Window (PSW) dengan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna mempermudah masyarakat mengakses informasi pemerintahan.
Upaya tersebut dipaparkan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobihoe, dalam presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Bandung, Rabu (28/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Abdul Haris Bobihoe didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi beserta jajaran terkait. Pemkot Bekasi mempresentasikan PSW sebagai inovasi pelayanan digital yang dirancang untuk menyatukan berbagai akses layanan publik dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Salah satu fokus pengembangannya adalah menghubungkan portal PSW dengan situs web PPID. Integrasi ini diharapkan dapat memangkas kerumitan pencarian informasi yang selama ini berpotensi membuat masyarakat harus mengakses sejumlah kanal berbeda.
Melalui sistem yang terhubung, warga diharapkan dapat memperoleh informasi publik secara lebih mudah, praktis, dan efisien. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Abdul Haris Bobihoe menegaskan, transformasi digital harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, integrasi PSW dan PPID menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan informasi yang lebih sederhana, transparan, dan tidak terpisah-pisah.
Ia menekankan, masyarakat perlu mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan melalui sistem pelayanan yang semakin terkoordinasi.
Bagi Pemkot Bekasi, keterbukaan informasi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan upaya membangun kepercayaan masyarakat.
Karena itu, pengembangan layanan digital perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan informasi, sehingga data yang disampaikan kepada publik tetap akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keikutsertaan Pemkot Bekasi dalam presentasi dan wawancara Monev tersebut juga menjadi kesempatan untuk memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.
Melalui proses evaluasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi ruang perbaikan sekaligus memperkuat komitmen setiap perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Ke depan, integrasi Patriot Single Window dengan layanan PPID diharapkan mampu memperkuat ekosistem pelayanan publik berbasis digital di Kota Bekasi. Namun, keberhasilan inovasi tersebut juga akan ditentukan oleh kemudahan penggunaan sistem, kelengkapan informasi, serta konsistensi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbuka dan akuntabel.
Dengan pengembangan layanan yang semakin terintegrasi, Pemkot Bekasi berupaya mewujudkan pemerintahan modern yang menempatkan kemudahan akses informasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bagian penting dari pelayanan publik.
(Redaksi/JN)
