BEKASI | jaringannasional.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Tahun 2026 sebagai upaya memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kebijakan ini, warga dari kelompok desil 1 hingga desil 10 memperoleh akses jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Peluncuran program tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Bekasi untuk memastikan kemampuan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan medis dan pengobatan.
Peresmian UHC Prioritas digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (13/11). Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta jajaran perangkat daerah dan sejumlah pemangku kepentingan sektor kesehatan.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, penerapan UHC Prioritas merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan yang lebih merata dan menjangkau seluruh masyarakat tanpa membedakan tingkat kesejahteraan.
Menurutnya, melalui program tersebut, warga yang membutuhkan layanan kesehatan dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan menggunakan kepesertaan BPJS Kesehatan, tanpa harus terkendala klasifikasi desil ekonomi.
Asep menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, pembiayaan dan tanggung jawab kepesertaan BPJS Kesehatan tidak semata-mata menjadi beban pemerintah daerah.
Perusahaan, lembaga pendidikan, rumah sakit, hingga klinik yang mempekerjakan tenaga kerja juga memiliki kewajiban memastikan para karyawannya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat cakupan perlindungan kesehatan di Kabupaten Bekasi.
Dengan diluncurkannya UHC Prioritas 2026, Pemkab Bekasi berharap masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem jaminan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kabupaten Bekasi.
Red/jn
