Opini Oleh: Ali Wardhana Isha (Public Communication Behavior Analyst and Observer at Havara Institute & The Ihakkie Research & Consultant)
Kolaborasi tahunan Festival Danau Ranau (FDR) XXV dan Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) 2026 kembali digelar di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Sebagai agenda rutin pariwisata berbasis olahraga (sport tourism), perhelatan yang melibatkan ribuan pesepeda menyusuri rute 34 kilometer mengelilingi Danau Ranau ini secara teoritis dirancang sebagai pengungkit ekonomi daerah.
Namun, di balik kemeriahan seremoni dan klaim efek berganda (multiplier effect) birokrasi, tersisa ruang diskusi yang krusial: apakah gelaran ini telah bertransformasi menjadi investasi pariwisata berkelanjutan, atau justru terjebak dalam dramaturgi pencitraan semu yang berulang setiap tahun?
Sebagai analis perilaku komunikasi publik dan kebijakan daerah, evaluasi terhadap efektivitas anggaran daerah menuntut kajian analitik yang jernih. Kita perlu membedakan secara objektif antara kontribusi riil di lapangan dan kamuflase informasi dari pemborosan anggaran yang dikemas apik.
Multiplier Effect Lokal dan Oase Ekonomi Musiman
Secara empiris, perpaduan festival budaya dan balap sepeda nasional ini membawa dampak positif langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan Banding Agung dan sekitarnya. Selama perhelatan, perputaran uang bergerak cepat di tingkat akar rumput.
Sektor akomodasi seperti homestay swadaya dan penginapan lokal terisi penuh. Rumah-rumah warga dikomersialkan menjadi penginapan dadakan, sementara sektor kuliner serta UMKM kerajinan mencatatkan lonjakan permintaan yang signifikan. Dari perspektif pemulihan ekonomi lokal dan aktivasi keterlibatan masyarakat, event seperti Gran Fondo memberikan oase pendapatan musiman bagi pedagang kecil dan penyedia jasa yang selama ini menggantungkan hidup pada ekosistem Danau Ranau.
Ilusi Promosi dan Ketiadaan Jejaring Global
Kendati demikian, indikator makro pariwisata menyisakan kritik fundamental terkait keberlanjutan pasca-event. Anggaran besar yang digelontorkan setiap tahun—baik melalui APBD maupun sokongan sponsor korporat—terkesan habis di tempat. Masalah klasik yang terus berulang adalah ketiadaan strategi promosi yang masif, terstruktur, dan terintegrasi ke dalam jejaring pariwisata nasional maupun internasional.
Gaung publikasi acara ini masih bersifat sirkular dan domestik; terbatas pada akun media sosial pemerintah daerah, dinas pariwisata provinsi, dan komunitas pesepeda lokal. Tanpa kerja sama strategis dengan agen perjalanan global, minimnya pemasaran digital berbahasa asing, serta absennya integrasi paket destinasi bersama Lampung Barat yang mencakup kawasan Gunung Seminung, Danau Ranau gagal menembus pasar wisatawan mancanegara secara konsisten. Event ini lebih menyerupai pesta internal birokrasi dan ajang rekreasi goweser regional ketimbang batu loncatan promosi destinasi kelas dunia.
Belajar dari Keberlanjutan Tour de Singkarak
Jika menengok cermin keberhasilan sport tourism nasional yang sukses menembus kalender resmi korporasi dunia—seperti Tour de Singkarak (TdS) di Sumatera Barat—kita akan menemukan jurang metodologi promosi yang lebar. TdS sukses bertransformasi menjadi magnet pariwisata internasional berkat tiga strategi utama yang absen di Ranau:
Kalender Resmi UCI: TdS mengandalkan integrasi multipihak yang terdaftar di Union Cycliste Internationale (UCI), yang secara otomatis memaksa media olahraga global menyorot keindahan Danau Singkarak hingga Lembah Minangkabau.
Promosi Digital Sepanjang Tahun: Pemasaran dilakukan selama satu tahun penuh dengan menargetkan pasar spesifik di Asia Tenggara dan Eropa.
Konsorsium Lintas Wilayah: TdS bukan sekadar serapan anggaran satu dinas, melainkan konsorsium kolaboratif belasan kabupaten/kota yang menyatukan logistik dan modal.
Sebaliknya, Sriwijaya Ranau Gran Fondo masih terjebak pada format pelaksana lokal—keramaian musiman yang setelah panggung hiburan dibongkar, jejak digital destinasinya ikut surut di mata dunia.
Rekomendasi Teknokratis: Integrasi Lintas Batas OKU Selatan–Lampung Barat
Untuk memecah kebuntuan pola pemborosan anggaran yang berulang, pendekatan pembangunan pariwisata Danau Ranau harus didekati secara teknokratis melalui Konsepsi Integrasi Trans-Wilayah Lintas Batas Provinsi. Secara geografis, Danau Ranau dimiliki bersama oleh Kabupaten OKU Selatan (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Lampung Barat (Lampung). Stagnasi saat ini lahir dari ego sektoral administrasi yang bergerak sendiri-sendiri dengan kalender event terfragmentasi.
Kedua pemerintah daerah perlu segera merumuskan langkah strategis melalui Joint Tourism Development Council:
Interkoneksi Jalur Wisata: Mendesain paket wisata terpadu yang menghubungkan pesona bahari air tawar Banding Agung di OKU Selatan dengan agrowisata kopi serta wisata kabut Gunung Seminung di sisi Lampung Barat.
Satu Kalender Promosi Global: Menyatukan anggaran promosi luar daerah untuk menerbitkan satu pintu informasi Ranau Global Gateway. Penyelenggaraan Gran Fondo di masa depan harus dirancang melintasi batas administratif secara resmi—dimulai dari Lampung Barat dan finis di ikon wisata OKU Selatan—guna melipatgandakan efisiensi anggaran sekaligus membangun narasi geowisata berdaya saing global.
Jebakan Rutinitas: Antara Pencitraan dan Defisit Infrastruktur
Ketika promosi internasional absen dan ego trans-wilayah masih mengemuka, kita patut mempertanyakan pola pemanfaatan anggaran. Apakah alokasi dana besar untuk mendatangkan artis ibu kota dan serangkaian seremoni lebih penting daripada pembenahan fasilitas dasar wisata?
Realitas di lapangan kerap memperlihatkan kontras yang tajam: akses jalan menuju destinasi yang masih sempit di beberapa titik, manajemen sampah kawasan yang belum optimal, hingga minimnya fasilitas toilet publik berskala internasional di sepanjang tepian danau.
Di sinilah kamuflase informasi bekerja. Event besar digunakan sebagai kosmetik untuk menutupi stagnasi pembangunan infrastruktur pariwisata sepanjang tahun. Warga setempat dan pelaku usaha disuguhi “mimpi kemakmuran” selama tiga hari, namun harus kembali menghadapi sepinya kunjungan di sisa 362 hari lainnya karena destinasi tidak pernah dipasarkan secara profesional ke luar Pulau Sumatra. Pola pengulangan tanpa evaluasi konseptual ini lambat laun akan mereduksi makna sport tourism menjadi sekadar ritual serapan anggaran di penghujung tahun.
Catatan Dialektika
Menjaga marwah Danau Ranau sebagai mutiara pariwisata Sumatera Selatan dan gerbang Lampung Barat tidak bisa dilakukan dengan mentalitas kepanitiaan musiman. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Pemkab Lampung Barat, serta kedua pemerintah provinsi harus berani membongkar arsitektur komunikasi publik event ini.
Alih-alih menghabiskan energi anggaran untuk selebrasi sesaat, transformasi harus diarahkan pada penguatan infrastruktur digital, pembangunan fasilitas fisik yang berkelanjutan, dan integrasi lintas batas wilayah pariwisata. Sudah saatnya menuntut akuntabilitas promosi yang nyata, agar Festival Danau Ranau dan Gran Fondo tidak selamanya dicap publik sebagai panggung pencitraan seremonial yang megah di atas kertas, namun sunyi dari dampak jangka panjang.
Red/jn
