JAKARTA | jaringannasional.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan mengukuhkan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam agenda pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dalam agenda tersebut, Maruli juga disebut mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pengisian jabatan strategis ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi kepemimpinan TNI sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Usai pengambilan sumpah jabatan, Maruli menyampaikan komitmennya untuk membantu Panglima TNI menjalankan tugas organisasi, termasuk dalam aspek operasional dan kewilayahan. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Menurut Maruli, penguatan peran lembaga yang menangani kawasan perbatasan diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.
“Tugas utama saya adalah membantu Panglima TNI, sekaligus mengoptimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil untuk menguatkan perekonomian warga di wilayah perbatasan,” ujar Maruli.
Sementara itu, Tandyo Budi Revita menegaskan kesiapan jajaran TNI Angkatan Darat untuk mendukung berbagai agenda strategis pemerintah. Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), penguatan program Sekolah Rakyat, serta peningkatan ketahanan pangan nasional.
Dukungan TNI AD terhadap program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai daerah, terutama melalui keterlibatan aparat kewilayahan dalam mendukung kegiatan pembangunan.
Dengan penetapan kedua pejabat tersebut, perhatian selanjutnya tertuju pada pelaksanaan tugas dan program kerja masing-masing, termasuk penguatan organisasi TNI, pembangunan kawasan perbatasan, serta dukungan terhadap agenda prioritas nasional.
Sumber: BPMI setpres
