Jaringannasional.com [ KOTA BEKASI ] 23 januari 2026 – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mengalihkan fokus prioritas pembangunan pada penanganan banjir.
Desakan ini muncul menyusul banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Kota Bekasi dalam beberapa hari terakhir.
Latu menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana yang dipicu oleh curah hujan ekstrem serta kiriman air dari wilayah hulu.
Mengacu pada data BMKG, ia mengingatkan bahwa puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2026, sehingga risiko banjir susulan masih sangat tinggi.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi hingga Kamis malam (21.00 WIB), genangan air terpantau di berbagai kecamatan dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 5 cm hingga mencapai 150 cm.
Latu mengidentifikasi dua faktor utama penyebab banjir di Bekasi
Faktor Alam,Kiriman air dari hulu Sungai Cileungsi dan Cikeas serta curah hujan ekstrem.
Buruknya sistem drainase yang tidak mampu mengimbangi pesatnya pembangunan kota.
“Pembangunan infrastruktur kota saat ini tidak dibarengi dengan pembangunan drainase yang memadai, baik di pemukiman maupun jalan utama. Kondisinya masih jauh dari ideal,” ujar Latu.
Ia juga menyoroti belum optimalnya implementasi Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase. Padahal, peraturan tersebut secara rinci mengatur perencanaan, pemeliharaan, hingga sanksi demi menciptakan lingkungan bebas genangan.
“Faktanya, sampai hari ini Kota Bekasi masih dilanda banjir. Artinya, perda ini belum sepenuhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota,” tegasnya. Latu mengingatkan Pemkot agar tidak hanya fokus pada pembangunan estetika seperti taman kota atau destinasi wisata, sementara persoalan dasar yang mengancam keselamatan warga terabaikan.
Poin-poin desakan Komisi II kepada Pemkot Bekasi Perbaikan Sistem Drainase,Melakukan revitalisasi saluran air secara menyeluruh. Pembangunan Polder Air ,Memperbanyak kolam retensi untuk menampung debit air hujan.
Menyusun skema penanggulangan banjir jangka panjang yang terintegrasi.
“Banjir sudah menjadi momok bagi masyarakat, menimbulkan trauma psikologis serta kerugian material yang tidak sedikit. Di akhir masa pemerintahan ini, kami berharap persoalan banjir tertangani lebih baik dan tidak lagi menjadi ancaman rutin bagi warga,” tutup Latu hari .(NpM)*
