Jaringannasional.com [ MATARAM ] – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, secara resmi mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bertransformasi menjadi percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi biru terintegrasi. Fokus utamanya adalah menjadikan kawasan Teluk Saleh sebagai model global bagi konservasi yang bersinergi dengan budidaya ramah lingkungan.
Gagasan strategis ini disampaikan Johan dalam High Level Meeting terkait pengelolaan ekosistem karbon biru di Mataram, Kamis (12/2/2026).
Menurut Johan, Teluk Saleh bukan sekadar perairan biasa, melainkan aset nasional dengan karakteristik unik yang jarang ditemukan di belahan dunia lain. Kawasan ini merupakan perpaduan harmonis antara:
• Biodiversitas Tinggi: Habitat hiu paus yang ikonik.
• Benteng Alam: Ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang terjaga.
• Pusat Ekonomi: Aktivitas budidaya tambak yang kian produktif.
”Teluk Saleh punya semua elemen untuk menjadi model nasional. Kita punya data ilmiah berbasis ocean accounting yang menunjukkan nilai ekonomi jasa ekosistem di sana sangat signifikan. Kini saatnya menyatukannya dalam satu desain kebijakan terpadu,” ujar Johan.
Meski mendorong pertumbuhan ekonomi, politisi PKS ini memberikan catatan kritis mengenai ekspansi tambak. Ia menegaskan bahwa modernisasi budidaya tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan.
Ada tiga poin utama yang ditekankan Johan:
1. Ketaatan Tata Ruang: Perluasan tambak harus diawasi ketat agar tidak menggusur hutan mangrove.
2. Manajemen Limbah: Pengelolaan limbah tambak menjadi harga mati untuk menjaga kualitas air bagi nelayan kecil.
3. Investasi Jangka Panjang: Konservasi harus dipandang sebagai aset ekonomi, bukan sekadar isu lingkungan.
Johan juga menyoroti potensi karbon biru (blue carbon) di Teluk Saleh sebagai instrumen pembiayaan baru bagi pembangunan berkelanjutan di NTB. Dengan sistem monitoring berbasis data yang kuat, NTB berpeluang menarik investasi hijau dunia.
Sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi IV DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengawal dukungan regulasi di tingkat pusat.
”Jika model ini berhasil di NTB, Indonesia akan memiliki bukti konkret bahwa ekonomi biru bisa direplikasi di daerah lain. Kita ingin tunjukkan bahwa budidaya modern dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan,” pungkasnya. (Abz)
