MAGETAN | jaringannasional.com — Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan strategi menghadapi tekanan fiskal pada 2027. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027 senilai sekitar Rp1,86 triliun dengan menitikberatkan belanja pada program yang dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Bupati Magetan Suyat dalam Rapat Paripurna DPRD Magetan mengenai penjelasan pemerintah daerah atas pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (10/9/2026).
Penyusunan anggaran dilakukan di tengah sejumlah tantangan, terutama berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi risiko perubahan iklim terhadap ketahanan pangan serta kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Magetan menerapkan prinsip money follows program priority. Artinya, pengeluaran daerah diarahkan terlebih dahulu kepada program yang dianggap paling mendesak dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,82 triliun. Angka itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp356,24 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,46 triliun.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp1,41 triliun untuk belanja operasi. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, bantuan sosial, subsidi dalam rangka pengendalian inflasi, serta pemenuhan hak-hak pegawai.
Sementara itu, terdapat defisit dalam struktur anggaran yang direncanakan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp45,37 miliar.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah daerah tetap menjadikan capaian pembangunan sebelumnya sebagai pijakan dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Tingkat kemiskinan di Magetan tercatat 4,28 persen, sementara tingkat pengangguran berada pada angka 3,45 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencapai 73,85. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Magetan disebut menguat hingga 5,8 persen pada awal 2026.
Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan agar pembangunan tidak mengalami perlambatan ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas. Karena itu, R-APBD 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus memperkuat sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan anggaran tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuh pilar prioritas pembangunan Kabupaten Magetan, yakni SDM Andal, Komoditas Unggul, Birokrasi Tanggap, Masyarakat Sejahtera, Ekonomi Kuat, Infrastruktur Mantap, dan Magetan Harmonis.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Magetan berupaya memastikan keterbatasan ruang fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki sasaran yang jelas dan mampu menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Editor: jarnas
sumber Prokopimmagetan
