BEKASI .jaringannasional.com— Konsolidasi organisasi Partai Gerakan Rakyat (PGRN) terus bergerak di tingkat kewilayahan. Di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kelurahan, Minggu (20/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–11.00 WIB tersebut dipusatkan di Taman Wisma Asri 2 Blok Q45 Nomor 24, RT 003/RW 024, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.
Penyerahan SK mencakup enam wilayah ranting, yakni Perwira, Harapan Jaya, Teluk Pucung, Kaliabang Tengah, Harapan Baru, dan Marga Mulya. Agenda tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi DPD PGRN Kota Bekasi untuk mengaktifkan struktur organisasi di tingkat bawah.
Ketua Umum PGRN Sahrin Hamid mengatakan konsolidasi organisasi tidak berhenti pada penyerahan dokumen kepengurusan. Struktur yang telah terbentuk harus segera diikuti dengan aktivitas organisasi di tengah masyarakat.
“Hari ini kita melakukan konsolidasi organisasi di Bekasi Utara, sekaligus penyerahan SK ranting, SK DPC, dan SK DPRT. Ini bagian dari program organisasi setelah pendaftaran dan seluruh persyaratan legalitas diselesaikan,” ujar Sahrin.
Ia mengatakan Kota Bekasi telah menjalankan sejumlah agenda pokok organisasi, mulai dari pembentukan struktur, penguatan legalitas, sosialisasi, aktivitas media sosial hingga aksi sosial.
“Harapan kita struktur ini bukan hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat. Setelah SK diserahkan, fungsi ranting akan terus kita kuatkan dan program-program organisasi mulai dioperasionalkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PGRN Kota Bekasi Nanang Kosim mengatakan penyerahan SK tersebut mencakup pengurus dari enam kelurahan di wilayah Bekasi Utara. Menurut dia, langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat konsolidasi sekaligus mengaktifkan ranting dalam menjalankan fungsi organisasi.
“Hari ini kita menyerahkan SK untuk kepengurusan ranting di wilayah Bekasi Utara. Ada enam kelurahan yang kita konsolidasikan. Setelah struktur ini terbentuk, langkah berikutnya bagaimana pengurus ranting mulai bergerak dan memperkenalkan organisasi kepada masyarakat,” ujar Nanang.
Nanang melihat potensi kader muda di Kota Bekasi cukup besar. Kelompok generasi muda, khususnya Gen Z, disebut menjadi salah satu sasaran penguatan kaderisasi PGRN.
“Potensi anak muda di Bekasi sangat besar, terutama Gen Z. Kita melihat ada ketertarikan dan antusiasme dari mereka. Karena itu, ke depan kita menyiapkan wadah Muda Gerakan Rakyat sebagai ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan organisasi,” katanya.
Menurut Nanang, proses pengenalan organisasi kepada masyarakat masih menjadi pekerjaan yang perlu dilakukan secara konsisten. Ia menyebut belum semua masyarakat mengetahui keberadaan PGRN sehingga sosialisasi langsung menjadi salah satu strategi yang dijalankan.
“Memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Gerakan Rakyat. Karena itu, kita tidak cukup hanya memperkenalkan melalui struktur, tetapi harus turun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat,” ujar Nanang.
Salah satu cara yang ditempuh DPD PGRN Kota Bekasi ialah melalui kegiatan sosial. Sejumlah kegiatan seperti donor darah dan fogging disebut telah dilakukan sebagai bagian dari aktivitas organisasi sekaligus membangun interaksi langsung dengan warga.
“Kami melakukan aksi sosial seperti donor darah dan fogging. Respons masyarakat cukup antusias. Bagi kami, kegiatan seperti ini penting karena masyarakat bisa melihat langsung apa yang dilakukan pengurus di lapangan,” katanya.
Nanang mengatakan sejauh ini tidak terdapat hambatan internal yang berarti dalam proses konsolidasi di Kota Bekasi. Fokus berikutnya ialah memastikan struktur yang telah terbentuk dapat bekerja secara konsisten.
“Untuk hambatan internal sejauh ini tidak ada yang signifikan. Yang paling penting sekarang adalah menjaga koordinasi, memperkuat sosialisasi, dan memastikan pengurus di tingkat ranting benar-benar aktif,” ucapnya.
Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda jangka menengah PGRN dalam membangun struktur organisasi hingga lapisan bawah. Bagi pengurus Kota Bekasi, keberadaan ranting tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi ujung tombak interaksi organisasi dengan masyarakat.
Dengan penyerahan SK enam ranting di Bekasi Utara, pekerjaan organisasi memasuki tahap berikutnya. Dokumen kepengurusan telah berpindah tangan, sementara tugas di lapangan menunggu untuk dijalankan.
Sebab, dalam konsolidasi organisasi, SK adalah tanda dimulainya pekerjaan—bukan tanda pekerjaan telah selesai.
