Jaringannasional.com – Sukabumi.
Di tengah gencarnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional, polemik dugaan tidak tersalurkannya bantuan kepada 252 siswa SDN Ciherang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi selama lebih dari lima bulan menuai sorotan keras dari H. Ujang Fahpulwaton, SE.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kendala teknis biasa. Ia menilai ada indikasi lemahnya koordinasi dan minimnya tanggung jawab dari pihak wilayah yang seharusnya menjadi pengawas jalannya program di lapangan.
“Kalau benar ada ratusan siswa tidak menerima MBG selama berbulan-bulan, ini bukan lagi soal teknis distribusi. Ini menyangkut hak anak-anak dan bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat,” tegas H. Ujang Fahpulwaton, SE.
Ia juga menyoroti sikap Korwil Kabupaten Sukabumi yang dinilai justru menghindari sorotan publik saat persoalan mencuat. Padahal, menurutnya, Korwil memiliki mandat langsung untuk memastikan distribusi program berjalan merata dan tepat sasaran.
“Jangan sampai ketika program berjalan lancar semua tampil di depan, tetapi saat muncul masalah justru staf yang disuruh bicara. Masyarakat butuh penjelasan resmi dan solusi konkret dari pihak yang memang bertanggung jawab,” ujarnya.
H. Ujang menilai alasan “over kuota” yang disebut-sebut menjadi penyebab terhentinya distribusi MBG di SDN Ciherang justru memunculkan lebih banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia meminta pihak terkait membuka secara transparan data penerima, dasar penetapan kuota, hingga alasan kenapa hanya sekolah tertentu yang terdampak.
Selain itu, ia mempertanyakan mengapa selama lima bulan tidak ada pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah maupun wali murid.
“Kalau memang ada kendala kuota, kenapa tidak dijelaskan sejak awal? Kenapa dibiarkan berbulan-bulan tanpa kepastian? Transparansi itu penting agar tidak menimbulkan dugaan kelalaian,” katanya.
Lebih lanjut, H. Ujang Fahpulwaton, SE mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem koordinasi MBG di Kabupaten Sukabumi agar program yang bertujuan membantu pemenuhan gizi anak-anak tidak justru menimbulkan ketidakadilan di lapangan.
“Program negara jangan sampai kehilangan kepercayaan publik hanya karena lemahnya pengawasan dan komunikasi. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari buruknya koordinasi birokrasi,” pungkasnya.
Dede
