Jaringannasional.com, BEKASI – Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi pada Senin (15/6/2026) berlangsung bergejolak. Aksi yang membawa 13 tuntutan kerakyatan ini sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.
Kericuhan sempat pecah saat massa aksi mencoba memblokade Jalan KH Noer Ali (Kalimalang) dan membakar ban bekas di tengah jalan. Petugas kepolisian yang bersiaga langsung bergerak menghalau tindakan tersebut. Meski sempat terjadi adu mulut dan ketegangan fisik, situasi berhasil diredam hingga massa kembali kondusif l, Atas sigapnya Aparat keamanan pembakaran Ban tidak jadi dilaksanakan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ahmad Dhani, menegaskan bahwa gelombang protes ini dipicu oleh merosotnya fungsi pengawasan legislatif di tengah meroketnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bekasi. Mahasiswa mendesak DPRD untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan terkait proyek pembangunan dan transparansi kebijakan.
”Hari ini tuntutan kami sangat kompleks, ada 13 poin. Beberapa yang paling krusial di antaranya mengenai pencegahan dwifungsi aparat di ruang sipil, pengentasan pengangguran lokal, hingga pemulihan hak warga di kawasan TPST Bantargebang yang bertahun-tahun tanpa solusi konkret,” ujar Ahmad Dhani di lokasi aksi.
Selain isu tersebut, aliansi mahasiswa juga menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Bekasi. Mereka juga menuntut penolakan kenaikan harga Pertamax, penegakan hukum perkawinan sesuai konstitusi, pengetatan izin sekolah swasta, serta pemenuhan kuota kerja disabilitas sebesar 1 persen di swasta dan 2 persen di instansi pemerintah/BUMD.
Mahasiswa mendesak DPRD Kota Bekasi mengoptimalkan hak pengawasan seperti Sidak, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Pansus, hingga Hak Angket guna mengaudit ketidaksesuaian anggaran pada SKPD se-Kota Bekasi.
Respons DPRD dan Penandatanganan Pakta Integritas
Massa aksi akhirnya ditemui langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Kota Bekasi, di antaranya Ketua DPRD Sardi Efendi, Bambang Purwanto (PKS), Ahmad Yadi (Gerindra), Abdul Muin (PAN), dan Sarwin Edi Saputra (Golkar).
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi tersebut. Sebagai bentuk komitmen, perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPRD sepakat menandatangani Pakta Integritas di hadapan massa.
”Aspirasi ini akan langsung kami delegasikan dan sampaikan ke komisi-komisi yang ada di DPRD. Kami juga mempersilakan perwakilan mahasiswa untuk datang langsung ke komisi-komisi terkait guna memberikan usulan dan masukan secara teknis,” ujar Sardi, yang juga sempat menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam kepada massa mahasiswa.
Nantinya, 13 tuntutan mahasiswa tersebut akan dipilah berdasarkan bidang kerja empat komisi DPRD, yaitu Pemerintahan, Pembangunan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menanggapi hal itu, Ahmad Dhani menyatakan pihaknya akan membagi tim internal dari berbagai elemen mahasiswa untuk mengawal ketat progres di setiap komisi secara berkala. Ia menegaskan, mahasiswa akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika kesepakatan hari ini dikhianati.
”Kami akan membagi tugas untuk mem-follow up per komisi. Harapannya, warga asli Kota Bekasi mendapatkan haknya secara penuh tanpa diskriminasi. Jika DPRD tidak mengindahkan pakta integritas ini, kami pastikan akan ada aksi lanjutan,” tegas Dhani sebelum akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib.
