Dari RT/RW, Tri Adhianto Dorong Pembangunan Kota: Pancasila Harus Turun dari Wacana ke Kerja Nyata
BEKASI —jaringannasional.com -Nilai-nilai Pancasila tidak cukup berhenti sebagai hafalan atau slogan dalam seremoni. Nilai kebangsaan justru menemukan maknanya ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari musyawarah warga, gotong royong, kepedulian sosial, hingga keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Forum Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (FPIPPWK) yang digelar di Kemang Pratama, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Sabtu (19/9/2026).
Forum dialog bertema implementasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia itu dibuka oleh Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto dan menghadirkan Prabawa Eka Soesanta sebagai pembicara. Turut hadir Ketua FPIPPWK, Haeri Parani, serta sejumlah ketua RW di wilayah Kecamatan Rawalumbu.
Dalam sambutannya, Tri Adhianto menempatkan RT dan RW sebagai titik awal pembangunan. Menurut dia, percepatan pembangunan kota tidak dapat hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat pemerintahan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sejak unit komunitas paling kecil.
«“Kita mulai dari RT dan RW sebagai unit terkecil komunitas. Targetnya bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kota yang keren, nyaman, dan sejahtera,” ujar Tri Adhianto.»
Ia menekankan, cita-cita tersebut membutuhkan kontribusi masyarakat dalam bingkai persatuan dan gotong royong. Forum RW, kata dia, tidak semestinya hanya menjadi tempat bertemu dan bertukar pendapat, melainkan harus menjadi ruang yang dinamis untuk mengonsolidasikan berbagai inisiatif warga sekaligus mempercepat pelaksanaan program.
«“Keberhasilan pembangunan bergantung pada kontribusi aktif masyarakat. Forum ini harus dinamis, menjadi wadah untuk mempercepat dan mengonsolidasikan berbagai inisiatif di tingkat lokal,” tutur Tri.»
Haeri Parani Dorong Forum RW Punya Dukungan Anggaran
Sementara itu, Ketua FPIPPWK Haeri Parani menyoroti aspek yang tidak kalah penting dalam penguatan peran forum RW, yakni dukungan anggaran.
Menurut Haeri, forum RW perlu memiliki dukungan pembiayaan yang jelas agar kegiatan koordinasi, musyawarah, dan berbagai program kemasyarakatan tidak sepenuhnya dibebankan kepada ketua RW maupun warga.
Ia menyampaikan, pihaknya bersama tim akan menyusun rekomendasi secara tertulis untuk disampaikan kepada Wali Kota Bekasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan dukungan anggaran bagi forum RW.
«“Kita akan menyusun rekomendasi bersama teman-teman untuk disampaikan kepada Pak Wali sebagai bahan. Salah satunya terkait bagaimana forum RW ini bisa mendapatkan dukungan anggaran, sehingga kegiatan tidak dibebankan kepada ketua RW,” tutur Haeri Parani.»
Haeri mengatakan, skema anggaran yang pernah disebut, termasuk program senilai Rp100 juta, dapat menjadi salah satu referensi. Namun, menurut dia, masih diperlukan terobosan lain agar kebutuhan forum RW dapat ditopang secara lebih memadai.
«“Program Rp100 juta itu bisa menjadi salah satu contoh, tetapi tentu kita perlu memikirkan terobosan lain. Intinya, forum RW sebaiknya mempunyai anggaran tersendiri agar kegiatan dan rapat tidak harus dibiayai secara pribadi oleh ketua RW,” katanya.»
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut akan dibahas bersama tim, termasuk berkoordinasi dengan Prabawa Eka Soesanta, sebelum disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah.
Gagasan tersebut mendapat respons positif dari peserta forum. Dukungan itu ditandai dengan pernyataan setuju dari peserta untuk melanjutkan penyusunan rekomendasi sebagai bahan pembahasan dengan pemerintah daerah.
Strategi Tak Bisa Diseragamkan
Tri juga menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi antarkelompok RW. Setiap kelurahan, menurut dia, memiliki karakteristik, persoalan, potensi, serta kearifan lokal yang berbeda.
Karena itu, strategi pembangunan tidak selalu dapat diterapkan dengan pola yang sama di seluruh wilayah.
«“Setiap kelurahan memiliki karakteristik dan kearifan lokal masing-masing. Karena itu, strategi percepatan harus menyesuaikan kondisi lokal,” katanya.»
Koordinasi antar-RW dinilai menjadi bagian penting agar berbagai potensi dan sumber daya masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Konsolidasi tersebut diharapkan dapat membuat program di tingkat lingkungan saling melengkapi dan lebih cepat diwujudkan.
Dengan pendekatan tersebut, RT dan RW tidak hanya ditempatkan sebagai struktur administratif, tetapi juga sebagai mitra pemerintah sekaligus motor penggerak pembangunan berbasis masyarakat.
Pasar Ikut Masuk Agenda Penataan
Forum yang membahas wawasan kebangsaan itu juga bersinggungan dengan persoalan konkret yang dihadapi warga, termasuk penataan pasar.
Dalam dialog tersebut, Tri menyampaikan bahwa pengelolaan pasar ke depan direncanakan melibatkan PTMP sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang lebih tertib.
«“Insyaallah pasar akan dikelola oleh PTMP, supaya pengelolaannya lebih rapi,” ujar Tri.»
Sebelumnya, Tri juga menyinggung penataan Pasar Baru, termasuk rencana pemindahan pedagang ke fasilitas yang telah disiapkan. Pemerintah juga membuka kemungkinan memberikan relokasi secara gratis untuk sementara agar pedagang bersedia kembali beraktivitas di area pasar.
Penataan tersebut diarahkan untuk mengurangi persoalan perdagangan di pinggir jalan, menciptakan ruang usaha yang lebih layak, serta menjaga aktivitas ekonomi warga tetap berjalan.
Banjir dan Kali Rawalumbu Jadi Perhatian
Persoalan banjir turut menjadi perhatian dalam forum. Kali Rawalumbu disebut sebagai salah satu prioritas yang perlu ditangani dengan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Tri mendorong adanya pokja penanganan banjir di tingkat RW sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat diinventarisasi, dikomunikasikan, dan dikoordinasikan secara lebih cepat.
Persoalan teknis dan titik-titik yang selama ini dianggap menjadi bagian dari akar masalah, termasuk isu Jembatan Nol, juga perlu dikaji agar penanganan banjir tidak sekadar bersifat sementara.
Pancasila dalam Kerja Warga
Dalam konteks forum penguatan ideologi, pembahasan mengenai pasar, banjir, kesehatan, hingga penguatan kelembagaan RT/RW memperlihatkan bahwa nilai kebangsaan memiliki ruang penerapan yang luas.
Musyawarah diperlukan ketika warga menyusun prioritas. Gotong royong dibutuhkan ketika persoalan lingkungan harus diselesaikan bersama. Sementara persatuan menjadi modal sosial agar perbedaan kepentingan tidak berubah menjadi sekat di tengah masyarakat.
Tri juga menegaskan pentingnya penggunaan anggaran pemerintah secara strategis. APBD Kota Bekasi maupun dukungan anggaran dari tingkat provinsi perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, gagasan Haeri mengenai dukungan anggaran bagi forum RW menjadi salah satu catatan penting dalam forum tersebut. Usulan itu akan dituangkan dalam rekomendasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, forum FPIPPWK di Rawalumbu tidak hanya menjadi ruang berbicara mengenai Pancasila secara konseptual. Forum tersebut juga mempertemukan gagasan kebangsaan dengan pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
Dari RT/RW, pembangunan dimulai. Dari forum warga, persoalan dipetakan. Dari rekomendasi, kebutuhan dirumuskan. Dan dari gotong royong, berbagai gagasan diharapkan bergerak menjadi kerja nyata.
Sebab, dalam kehidupan sebuah kota, Pancasila tidak hanya terdengar ketika diucapkan—tetapi terlihat ketika warga mau bekerja bersama.
