Oleh: Samodra Wibawa
(FISIPOL UGM; Akademia Noto Negoro)
Ada ironi dalam sejarah perjuangan bangsa. Setelah kemerdekaan berhasil diraih, sebagian pejuang justru harus berhadapan dengan kekuasaan yang lahir dari perjuangan mereka sendiri. Bung Tomo adalah salah satunya.
Karena itu, Bung Tomo bukan hanya patut dikenang sebagai sosok dengan suara paling menggelegar melalui radio saat Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Ia juga layak dikenang sebagai manusia merdeka, sosok yang tidak kehilangan keberanian untuk berbeda pendapat, bahkan ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang pernah memiliki kedekatan dengannya.
Lahir dengan nama Sutomo di Surabaya pada 3 Oktober 1920, ia tumbuh dalam keluarga yang memberikan perhatian terhadap pendidikan. Namun, kondisi ekonomi dan keamanan membuat pendidikan formalnya terputus. Ia kemudian terus mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan kepanduan dan jurnalistik. Pengalaman inilah yang turut membentuk kemampuan komunikasinya.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, kemampuan tersebut menemukan momentumnya. Melalui Radio Pemberontak, Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya untuk menghadapi pasukan Sekutu. Suaranya kemudian menjadi salah satu simbol perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
Bung Tomo juga pernah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sukarno. Namun, kedekatan itu tidak berlangsung selamanya. Pada awal 1950-an, dalam sebuah pertemuan sarapan di Istana, Bung Tomo yang lebih muda dikabarkan mempertanyakan rencana Sukarno menikahi Hartini sebagai istri kedua. Kisah yang beredar menyebutkan, pertanyaan tersebut membuat Bung Karno marah hingga membanting piring. Bung Tomo pun disebut melakukan tindakan serupa. Sejak peristiwa itu, hubungan kedua sahabat tersebut dikabarkan merenggang.
Terlepas dari detail kisah tersebut, ada pesan penting yang dapat dipetik: Bung Tomo tidak merasa harus membenarkan sikap sahabat dekat yang sangat dihormatinya hanya karena sahabatnya itu sedang memegang kekuasaan.
Ironisnya, setelah Pemilu 1955, Bung Tomo justru dipercaya masuk ke dalam pemerintahan. Ia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan dan Menteri Sosial Ad Interim pada periode 1955–1956, serta menjadi anggota DPR.
Namun, ketika Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 dan membubarkan DPR, Bung Tomo menunjukkan sikap penentangan yang keras. Ia tidak menerima langkah politik tersebut.
Pada masa Orde Baru, perjalanan sikap politik Bung Tomo kembali memperlihatkan pola serupa. Ia pernah memberikan dukungan kepada Soeharto, tetapi kemudian berbalik mengkritik pemerintahannya. Pada 1978, Bung Tomo ditahan dengan tuduhan subversi dan baru dibebaskan setahun kemudian.
Kisah Bung Tomo terasa relevan dengan situasi hari ini. Warganet tengah memperbincangkan Rocky Gerung yang baru dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Publik mempertanyakan apakah ia akan tetap mempertahankan sikap kritisnya setelah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
Dalam demokrasi, salah satu persoalan mendasar adalah bagaimana menjaga jarak kritis antara kekuasaan dan masyarakat sipil. Tokoh masyarakat, akademisi, aktivis, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok keagamaan tentu boleh menjalin kerja sama dengan pemerintah. Negara juga membutuhkan partisipasi mereka. Namun, kerja sama tersebut tidak semestinya menghilangkan fungsi kontrol dan daya kritis terhadap pemerintah.
Fenomena serupa pernah menjadi perdebatan ketika pemerintah menawarkan berbagai bentuk kerja sama dan konsesi kepada organisasi masyarakat, termasuk organisasi keagamaan. Sejumlah pengamat menyebut fenomena tersebut sebagai kooptasi. Kekhawatirannya, kedekatan dengan pemerintah berpotensi mengurangi otonomi sekaligus melemahkan keberanian masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Di sinilah Bung Tomo memberikan teladan. Ia pernah berada di dalam lingkaran kekuasaan, tetapi tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk mengorbankan prinsip. Ia pernah dekat dengan Sukarno, tetapi tetap berani berbeda pendapat. Ia juga pernah mendukung Soeharto, tetapi tidak ragu mengkritik ketika menilai pemerintah telah mengambil langkah yang keliru.
Bung Tomo meninggal di Padang Arafah pada 7 Oktober 1981 saat menunaikan ibadah haji. Ia berwasiat agar tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel, Surabaya.
Kepada anak-anaknya, Bung Tomo juga berpesan agar hidup sederhana, mengutamakan pendidikan, serta tidak memanfaatkan nama besar ayahnya untuk kepentingan pribadi.
Ia juga berpesan agar senantiasa mencintai tanah air dalam keadaan apa pun. Sebab, mencintai negara tidak berarti harus selalu membenarkan pemerintah. Presiden boleh berganti, kabinet boleh berubah, dan hubungan dengan penguasa boleh merenggang. Namun, kemerdekaan berpikir harus tetap dijaga.
Bung Tomo mengajarkan bahwa menjadi manusia merdeka bukan berarti harus selalu berada di luar kekuasaan. Sebaliknya, masuk ke dalam kekuasaan juga tidak berarti harus menjadi pengikut yang selalu membenarkan penguasa.
Di mana pun berada, prinsip harus tetap menjadi pegangan. Sebab, manusia merdeka adalah mereka yang tetap memiliki keberanian untuk berkata “tidak” ketika memang harus mengatakan tidak.
Red/Jn
