KEKUASAAN, ETIKA, DAN PRIVILESE NEGARA

Jaringannasional. Com

Penulis Oleh: Samodra Wibawa
(FISIPOL UGM; Akademia Noto Negoro)

Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru dalam persoalan etika dan tata kelola kekuasaan di Indonesia. Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR. Keputusan tersebut muncul setelah polemik panjang mengenai persyaratan pencalonannya, termasuk putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Peristiwa ini menghadirkan sejumlah pertanyaan mendasar tentang kehidupan bernegara: Bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan? Bagaimana pertanggungjawaban atas proses tersebut? Dan, setelah meninggalkan jabatan, apakah ia masih berhak menikmati berbagai keistimewaan yang disediakan negara?

Kontroversi Etik dan Jalan Menuju Kekuasaan

Publik belum melupakan kontroversi pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024. Persyaratan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut membuka pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah.

Persoalannya, saat itu MK dipimpin oleh Anwar Usman, paman Gibran. Kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan. Majelis Kehormatan MK kemudian menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Ironisnya, Putusan MK Nomor 90 tersebut tetap berlaku, meskipun proses pengambilan keputusannya menyisakan persoalan etik dan politik yang serius. Kekuasaan yang diperoleh melalui proses yang tercoreng akan selalu menghadapi pertanyaan mengenai kepatutan dan legitimasi moral.

Persoalan semakin berkembang ketika syarat pendidikan ikut dipersoalkan. Advokat HM Subhan Palal menggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran ke PTUN Jakarta pada Februari 2026. Setelah gugatannya ditolak, Subhan mengajukan banding ke PT TUN Jakarta. Upaya tersebut kembali ditolak hingga akhirnya ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kali ini, upayanya membuahkan hasil.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan, membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada Agustus 2019, serta memerintahkan pemerintah untuk mencabutnya. MA juga menilai dokumen yang menjadi dasar penyetaraan tersebut tidak membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan yang dipersyaratkan.

Peran Subhan penting karena menunjukkan bahwa warga negara memiliki ruang untuk menguji keputusan administrasi pemerintah melalui jalur hukum. Ia bukan pejabat politik ataupun pemegang kekuasaan. Ia hanyalah warga negara biasa yang menuntut akuntabilitas publik.

Sementara itu, Denny Indrayana, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2011–2014), turut mengawal persoalan tersebut. Bersama sejumlah pemohon, ia mempersoalkan riwayat pendidikan Gibran melalui jalur Mahkamah Konstitusi.

Meskipun gugatannya tidak diterima, Denny mendesak agar catatan fakta persidangan di MK mengenai riwayat penyetaraan pendidikan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, termasuk kemungkinan pemberhentian wakil presiden.

Peran Subhan dan Denny memperlihatkan dua jalur perjuangan yang saling melengkapi: pengujian keputusan administrasi melalui lembaga peradilan dan pengujian konsekuensi ketatanegaraan melalui mekanisme konstitusional.

Mundur, tetapi Tetap Mendapat Keistimewaan?

Gibran akhirnya menyatakan mundur dari kursi wakil presiden, meskipun ia sempat menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, ia berhak memperoleh pensiun sekitar Rp20 juta per bulan atau 100 persen dari gaji pokok terakhir. Selain pensiun, negara juga menyediakan sejumlah fasilitas, antara lain biaya rumah tangga berupa air, listrik, dan telepon; biaya perawatan kesehatan bagi diri dan keluarganya; rumah kediaman beserta perlengkapannya; kendaraan negara dengan pengemudi; serta staf.

Berbagai hak istimewa tersebut menuai cibiran publik. Terlebih, masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun. Meskipun hanya menjabat selama dua tahun, hak pensiun yang diterima tetap sama dengan wakil presiden yang menyelesaikan masa jabatan lima tahun.

Jika diasumsikan nilai uang pensiun dan fasilitas lainnya mencapai Rp50 juta per bulan, maka hingga berusia 75 tahun nanti—saat ini usianya baru 39 tahun—negara harus mengeluarkan anggaran lebih dari Rp21 miliar.

Kondisi ini terasa tidak adil dan patut dipersoalkan. Seorang guru, dosen, pegawai negeri, buruh, maupun karyawan swasta harus bekerja selama 30–40 tahun untuk memperoleh jaminan hari tua yang jauh lebih terbatas.

Jangankan mendapatkan rumah, kendaraan dengan sopir, biaya listrik, dan jaminan kesehatan keluarga seumur hidup, uang pensiun yang mereka terima pun sebagian berasal dari tabungan atau iuran yang dikumpulkan sendiri selama bekerja.

Memang, jabatan wakil presiden memiliki tanggung jawab dan risiko kenegaraan yang besar. Negara patut memberikan penghargaan kepada mantan pemimpin nasional. Namun, penghargaan tersebut harus tetap proporsional dengan masa pengabdian, kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat.

Ujian Kenegarawanan

Dalam situasi ini, Gibran menghadapi ujian moral yang tidak sederhana. Jika benar-benar merupakan seorang negarawan yang “meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri”, sebagaimana tertulis dalam surat pengunduran dirinya, seharusnya ia mempertimbangkan untuk tidak menerima hak dan fasilitas yang disediakan undang-undang.

Ia patut mempertimbangkan untuk menolak pensiun, bahkan mengembalikan gaji serta fasilitas yang telah diterimanya selama menjabat wakil presiden. Hal itu dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban moral mengingat perjalanan menuju kursi wakil presiden diwarnai kontroversi etik yang serius.

Ini bukan kewajiban hukum, melainkan pilihan etis untuk menunjukkan bahwa kepentingan negara dan masyarakat lebih penting daripada kepentingan pribadi.

Tampaknya DPR dan pemerintah perlu mengevaluasi UU Nomor 7 Tahun 1978 tersebut. Tidak sepatutnya elite politik mempertahankan aturan yang memberikan keistimewaan kesejahteraan kepada mantan pejabat negara, sementara jutaan rakyat yang telah mengabdi puluhan tahun tidak memperoleh jaminan yang sebanding.

Reformasi aturan pensiun pejabat perlu mempertimbangkan masa pengabdian, proporsionalitas, kepatutan, kemampuan fiskal negara, dan keadilan sosial. Penghargaan kepada mantan pejabat tetap diperlukan, tetapi jangan sampai berubah menjadi privilese yang berlebihan.

Peristiwa Gibran ini bukan sekadar persoalan seorang wakil presiden yang mengundurkan diri. Ini merupakan cermin persoalan yang lebih besar dalam demokrasi Indonesia, yakni hubungan antara kekuasaan, etika, hukum, dan kepentingan publik.

Perjuangan Subhan Palal melalui jalur pengadilan dan langkah konstitusional Denny Indrayana menunjukkan bahwa kekuasaan dapat diuji dan harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada pejabat yang kebal terhadap kritik maupun hukum.

Demokrasi tidak cukup hanya memastikan seseorang berhasil menduduki jabatan melalui pemilu. Demokrasi juga harus memastikan bahwa kekuasaan diperoleh secara etis, dijalankan secara bertanggung jawab, dan ditinggalkan tanpa menyisakan privilese yang mencederai rasa keadilan rakyat.

Negara membutuhkan negarawan yang rela berkorban demi kepentingan publik, bukan elite yang menjadikan negara sebagai sumber kemakmuran pribadi dan keluarga.