JAKARTA | jaringannasional.com — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional sekaligus langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam rapat itu, pemerintah menyoroti sejumlah agenda prioritas, mulai dari penguatan ekspor, percepatan belanja negara, hingga reformasi pasar modal dan pengendalian inflasi. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia masih relatif stabil. Meski demikian, pemerintah akan terus memperkuat sektor-sektor produktif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah meningkatkan ekspor dari berbagai sektor, termasuk industri manufaktur. Pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan usaha melalui mekanisme debottlenecking yang dijalankan satuan tugas sesuai arahan Presiden.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar kegiatan usaha, memperkuat daya saing produk nasional, serta membuka peluang lebih besar bagi pelaku industri untuk menembus pasar internasional.
Belanja Negara Diperkuat pada Kuartal IV
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa ketahanan ekonomi domestik masih terjaga. Pemerintah pun menyiapkan penguatan belanja negara pada kuartal IV 2026 untuk menopang pergerakan ekonomi hingga akhir tahun.
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan IV 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1.300 triliun. Nilai tersebut diperkirakan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan belanja negara tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat, menjaga keberlangsungan layanan publik, serta memperkuat program perlindungan sosial.
Optimalisasi realisasi anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga perputaran ekonomi, terutama melalui belanja pemerintah yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
OJK Perkuat Transparansi dan Penegakan Hukum
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen lembaganya untuk melanjutkan reformasi pasar modal.
Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran di pasar modal, termasuk praktik coordinative trading sebagaimana disebutkan dalam keterangan resmi.
Penegakan aturan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
Penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas sektor jasa keuangan agar tetap mampu menopang pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
BI Jaga Rupiah dan Kendalikan Inflasi Pangan
Di sisi moneter, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, khususnya pada kelompok pangan bergejolak atau volatile food.
Inflasi pangan diarahkan agar tetap berada dalam koridor sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen, dengan deviasi plus-minus 1 persen.
Untuk mendukung sasaran tersebut, BI mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk intervensi di pasar keuangan dan pemberian insentif biaya lindung nilai (hedging).
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan, menjaga stabilitas pasar, serta meminimalkan tekanan eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah bersama otoritas keuangan berupaya memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga, belanja negara berjalan optimal, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional terus diperkuat.
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres).
