Opini Oleh: Edi Rosadi
Alumni ’81 FISIP UNPAD
Jaringannasional.com
Sebuah Pertanyaan di Lereng Hambalang
Di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, panggung politik digelar bukan dalam keheningan, melainkan ketegangan retoris. Presiden Prabowo Subianto berkumpul bersama jurnalis senior, pakar, dan pimpinan redaksi media nasional dalam dialog “Presiden Prabowo Menjawab”. Di sanalah terlontar ungkapan yang memetakan kecemasan sekaligus keteguhan kekuasaan: “Salahnya apa saya mau tanya? MBG, Koperasi Merah Putih. Salahnya apa kalau saya menghemat ratusan triliun? Saya bisa perbaiki sekolah.”
Ungkapan itu bergema di antara bukit-bukit Hambalang. Di dalamnya terpancar Gesinnungsethik—etika niat murni yang meyakini bahwa selama tindakan lahir dari ketulusan demi kesejahteraan rakyat, tindakan tersebut imun dari tuduhan kegagalan. Namun, kekuasaan senantiasa berhadapan dengan Verantwortungsethik, etika tanggung jawab yang menuntut muara dari setiap kebijakan pada kenyataan konkret sehari-hari.
Ketika publik dan warganet melontarkan kritik atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Merah Putih yang dinilai belum optimal, kekuasaan terperanjat karena merasa kebaikannya tidak ditatap secara jernih.
Antara Efisiensi dan Realitas Sekolah Rakyat
Dalam dialog tersebut, pemerintah membeberkan narasi keberhasilan berupa angka statistik dan efisiensi. Penghematan anggaran yang diklaim mencapai lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama dijadikan fondasi untuk membiayai perbaikan sarana pendidikan, sekolah berasrama, penguatan benteng pertahanan, hingga penutupan ribuan tambang ilegal.
Capaian makroekonomi ditopang tingkat inflasi nasional sebesar 2,92 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, serta lonjakan keuntungan BUMN—seperti PT Timah yang melejit 900 persen dan PT Pupuk Indonesia sebesar 252 persen.
Namun, statistik makro kerap berjarak emosional dari penderitaan mikro. Ketika Kepala Negara menuturkan air matanya menetes setiap kali melihat kemiskinan anak-anak di sekolah rakyat, ada getaran emosional yang jujur. Kendati demikian, sejarah kebijakan publik berulang kali memperingatkan: air mata dan niat luhur tak pernah cukup menggantikan ketepatan manajemen birokrasi di lapangan.
Di atas kalkulasi itu, berbagai program prioritas bergerak di antara cita-cita besar dan benturan realitas tapak. Program MBG dicanangkan sebagai pemetik harapan bagi tumbuh kembang anak, tetapi berhadapan dengan rumitnya pengawasan rantai pasok dan higiene. Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan memutus rantai eksploitasi tengkulak, tetapi ketahanan tata kelola dan transparansi lokal menjadi tantangan nyata.
Pemangkasan anggaran untuk sarana pendidikan pun menanti kejituan birokrasi agar tak berhenti menjadi angka cadangan. Sementara penertiban tambang ilegal dan pemulihan laba BUMN menjanjikan penegakan kedaulatan negara, ujian sesungguhnya tetap sama: mampukah kilau angka efisiensi itu sungguh menyentuh piring makan dan ruang kelas anak-anak di pelosok?
Niat Baik dan Keterbatasan Eksekusi
Pertanyaan “Salahnya apa?” mengandaikan dunia di mana niat luhur memadai untuk membenarkan hasil. Padahal, dalam politik modern, sebuah program tidak dinilai dari tempat ia dirancangkan, melainkan dari bagaimana ia mendarat di kehidupan warga.
Ketika masyarakat atau sekolah menghadapi hambatan teknis, kritik publik bukanlah bentuk kebencian, melainkan dorongan penyempurnaan. Menganggap setiap narasi kegagalan semata-mata sebagai hasil provokasi atau dendam kelompok tertentu riskan membutakan kekuasaan dari perbaikan internal yang krusial.
Langkah tegas seperti pemangkasan transfer ke daerah didasari evaluasi bahwa selama 25 tahun desentralisasi dan dana desa, infrastruktur dasar seperti jembatan desa berbiaya Rp400 juta kerap tak kunjung terwujud. Pemerintah juga menggagas Universitas Republik Indonesia untuk menghimpun lulusan terbaik guna membenahi aparatur negara. Bahkan dalam penegakan hukum, komitmen diperlihatkan dengan tidak melindungi pejabat dekat maupun tim sukses yang terjerat kasus. Langkah-langkah ini menunjukkan kehendak kuat melakukan pembersihan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi kelembagaan.
Di Antara Harapan dan Ketelitian
Pernyataan “Saya merasa sangat yakin, rakyat di belakang saya” mencerminkan legitimasi politik yang dicari setiap pemegang kekuasaan. Namun, kerendahan hati politik mengajarkan bahwa rakyat di belakang seorang pemimpin bukanlah massa yang bisu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang merasakan langsung apakah janji kesejahteraan hadir dalam wujud piring nasi yang aman, sekolah yang layak, dan ekonomi desa yang memberdayakan.
Dari panggung Garuda Yaksa di Hambalang, kita diingatkan bahwa politik terbaik bukanlah politik yang kebal terhadap kritik, melainkan politik yang sanggup mendengarkan keraguan dengan lapang dada. Niat baik menghemat ratusan triliun dan menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa adalah janji kemanusiaan yang amat berharga. Namun, kejayaan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa keras ia membela niatnya, melainkan dari seberapa jernih ia memperbaiki kenyataan di tingkat tapak.
Bintara – Bekasi, 23 September 2026
Red/JN.
