Jaringannasional.com [ TERNATE ] – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya penguatan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini krusial untuk memastikan APBD berfungsi sebagai instrumen utama pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, saat mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027 di Sahid Bela Hotel, Ternate, Kamis (29/1/2026).
Dalam paparannya, Fatoni menyoroti adanya tren penurunan realisasi kinerja APBD secara nasional pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya:
Melihat data tersebut, Fatoni mengingatkan bahwa belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan juga oleh realisasi belanja uang negara,” ujarnya.
Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, Fatoni menegaskan bahwa tanggung jawab utama pengelolaan keuangan daerah berada di tangan Kepala Daerah. Oleh karena itu, TAPD memiliki tugas strategis untuk mengawal seluruh siklus anggaran.
”Peran kepala daerah dan TAPD sangat penting karena merekalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. TAPD harus mengawal mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban agar APBD berjalan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegas Fatoni.
Untuk meningkatkan performa di tahun mendatang, Kemendagri mendorong TAPD untuk:
- Memperkuat Pemahaman Regulasi: Agar lebih percaya diri dalam mengambil kebijakan.
- Fleksibilitas Anggaran: Memanfaatkan mekanisme pergeseran anggaran secara tepat.
- Optimalisasi BTT: Menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di situasi darurat atau mendesak.
Acara Rakornas ini turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, para bupati/wali kota se-Maluku Utara, serta jajaran TAPD dari seluruh provinsi di Indonesia.
