Jaringannasional.com [ SURABAYA ] – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meluapkan kemarahan besar saat meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah yang dinilai tidak merata. Dalam kunjungan kerja di Surabaya pada Minggu (12/4).
Ia menemukan keterlambatan proyek yang sangat signifikan, terutama di wilayah Nganjuk yang capaiannya baru menyentuh angka 15 persen.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Menteri Dody, yang menilai adanya unsur kelalaian dan lemahnya pengawasan di tingkat bawah.
Menteri Dody menegaskan bahwa proyek Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden yang berkaitan langsung dengan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia memberikan peringatan keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap tidak sejalan atau menghambat visi pemerintah.
”Jangan main-main sama program prioritas Presiden. Kalau memang ada ASN-ASN yang enggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN! Berhenti dari ASN!” tegasnya dengan nada tinggi di hadapan awak media.
Soroti Kinerja Kepala Balai dan PPK
Puncak kemarahan Menteri PU terjadi saat membahas kendala teknis dan birokrasi yang menghambat percepatan di lapangan. Ia secara spesifik menyoroti kinerja Kepala Balai dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dianggap tidak melakukan langkah akselerasi meski sudah diberi waktu evaluasi.
”Saya sudah kasih warning dua bulan. Kontrak ini sudah saya tambah batas progres. Harusnya ada langkah-langkah supaya 20 Juni itu selesai,” ujar Dody.
Saking geramnya dengan kelambatan ini, ia melontarkan pernyataan emosional: “Jangan dilarang-larang! Saya masih umur 20 tahun, saya tonjok itu kepala Balainya! Sialan bener itu PPK-nya. Bener, saya tonjok!”.
Berdasarkan tinjauan di lapangan, keterlambatan di Nganjuk dipicu oleh minimnya percepatan, kurangnya tenaga kerja, serta lemahnya kontrol proyek. Menteri PU menginstruksikan agar seluruh pengerjaan fisik selesai total pada akhir Juni.
Target pengerjaan adalah sebagai berikut:
- 20 Juni: Seluruh progres konstruksi utama harus selesai.
- 30 Juni: Area proyek harus sudah bersih (clean) dan siap serah terima.
- 1 Juli: Siswa atau “adik-adik” harus sudah bisa masuk sekolah dan memulai kegiatan belajar mengajar.
Menteri PU berjanji akan melakukan evaluasi total dan “membongkar” jajaran strategis pada minggu depan guna memastikan tidak ada lagi proyek mangkrak yang merugikan rakyat. (Nizar p)
