Jaringannasional.com [ BEKASI ] — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia secara masif menggelar sosialisasi program Wajib Halal Oktober 2026. Agenda nasional ini dilaksanakan secara serentak di 2.183 titik di seluruh Indonesia, salah satunya berpusat di Pakuwon Mall Pekayon, Bekasi, pada Kamis (4/6/2026).
Kepala BPJPH RI, Haikal Hasan, menyatakan bahwa sosialisasi besar-besaran ini bertujuan untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri. Langkah strategis tersebut diambil guna membentengi pasar domestik di tengah derasnya arus produk impor berlabel halal yang masuk ke Indonesia.
Menurut Haikal, sertifikasi halal saat ini telah bergeser makna. Tidak lagi sekadar pemenuhan aspek keagamaan, melainkan sudah menjadi instrumen penting dalam memperkuat roda ekonomi nasional.
”Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar,” ujar Haikal Hasan.
Kemudahan bagi UMKM dan Opsi Produk Non-Halal
Guna menyukseskan target tahun 2026, Haikal menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengantongi sertifikat halal. Hingga saat ini, program sertifikasi halal bagi UMKM masih dapat diakses secara gratis melalui skema self declare dengan pendampingan resmi.
Meski demikian, BPJPH juga memberikan ketegasan terkait regulasi ini. Bagi pelaku usaha yang memang memilih untuk tidak melakukan sertifikasi halal, mereka wajib mencantumkan informasi non-halal secara jelas pada setiap produknya.
Di akhir keterangannya, Haikal mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mencintai dan mendukung produk dalam negeri yang telah bersertifikat halal. Sertifikasi ini menjadi jaminan transparansi penuh terhadap asal-usul bahan baku serta seluruh proses produksi. Keberadaan label halal tersebut diyakini tidak hanya mendongkrak kepercayaan konsumen lokal, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. (Red*hmz)
