JAKARTA, jaringannasional.com — Pemerintah terus mempercepat perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah mendorong agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan sehingga akses terhadap layanan keuangan dan berbagai program pemerintah semakin mudah.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat tersebut membahas penguatan inklusi sekaligus literasi keuangan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melihat perluasan kepemilikan rekening sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan keterjangkauan layanan keuangan bagi masyarakat.
Menurut Airlangga, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan nasional saat ini telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen.
Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya masyarakat yang telah terhubung dengan layanan keuangan formal. Namun, pemerintah tetap menilai diperlukan langkah lanjutan agar akses tersebut tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi juga diikuti dengan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan produk serta layanan keuangan secara tepat.
“Pemerintah terus mendorong perluasan akses perbankan, salah satunya melalui penyediaan rekening bagi seluruh penduduk Indonesia,” kata Airlangga usai mengikuti rapat.
BRI dan BSI Disiapkan Dukung Pembukaan Rekening
Untuk merealisasikan arahan Presiden, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat.
Proses tersebut akan didukung melalui pemadanan data kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan sistem pembayaran Bank Indonesia.
Pemanfaatan pemadanan data diharapkan dapat membuat proses identifikasi dan pembukaan rekening menjadi lebih terintegrasi. Di sisi lain, langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan.
Pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan sistem pembayaran digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem pembayaran tersebut akan terus dikembangkan sebagai salah satu pintu masuk dalam memperluas penggunaan layanan keuangan digital di tengah masyarakat.
Penguatan ekosistem pembayaran digital dinilai penting karena perkembangan teknologi memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan keuangan secara lebih praktis dan luas.
Permudah Penyaluran Program Pemerintah
Selain memperluas akses perbankan, kepemilikan rekening secara lebih merata juga diharapkan dapat mendukung efektivitas penyaluran berbagai program pemerintah.
Dengan tersedianya rekening dan infrastruktur pembayaran digital yang semakin terintegrasi, proses penyaluran bantuan maupun program pemerintah lainnya ke masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional. Pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal, tetapi juga meningkatkan pemahaman agar layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawab.
Capaian inklusi keuangan sebesar 93,62 persen menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan kelompok masyarakat yang belum terjangkau dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakannya.
Melalui sinergi pemerintah, industri perbankan, otoritas keuangan, dan sistem pembayaran nasional, perluasan akses rekening dan transaksi digital diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi masyarakat sekaligus mendukung efektivitas berbagai kebijakan pemerintah ke depan.
Sumber: BPMI Setpres
