Jaringannasional.com – Sukabumi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi instrumen negara dalam meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa, kini menghadapi sorotan serius.
Di balik distribusi makanan untuk anak-anak sekolah, muncul dugaan praktik pengelolaan limbah dan sanitasi yang jauh dari standar kesehatan.Hasil investigasi pada Kamis (4/6/2026) menemukan dugaan bahwa dapur MBG Yayasan Al-Hasan Hussein di Kampung Berekah, Desa Berekah, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi sebagaimana mestinya.
Ironisnya, dapur yang telah beroperasi hampir satu tahun itu diduga tetap menjalankan aktivitas produksi makanan dalam skala besar meski pengelolaan limbah belum memenuhi standar.
Fakta yang terungkap di lapangan memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin dapur penyedia makanan untuk anak-anak dapat beroperasi tanpa sistem pengolahan limbah yang memadai?Saat dikonfirmasi, mitra dapur Hajjah Lilis mengakui IPAL belum terpasang dengan alasan keterbatasan anggaran.
“Pasang IPAL harus ada uang. Saya belum ada uang. Kalau wartawan mau bantu uang silakan,” ujarnya.Pernyataan tersebut sontak memantik perhatian.
Sebab persoalan IPAL bukan sekadar urusan teknis atau kelengkapan administrasi, melainkan menyangkut kewajiban dasar dalam menjaga lingkungan dan keamanan pangan.
Lebih mengejutkan lagi, limbah dapur yang dihasilkan dari proses memasak dan pencucian peralatan disebut hanya dialirkan menggunakan pipa lalu dibuang langsung ke area kebun.
“Sekarang pakai pipa saja dibuang ke kebun,” ungkapnya.Jika benar demikian, maka limbah yang mengandung minyak, lemak, sisa makanan, deterjen, hingga bahan organik berpotensi meresap ke tanah tanpa proses pengolahan.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mencemari lingkungan sekitar, memicu bau tidak sedap, dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.Namun persoalan tidak berhenti pada limbah.Tim investigasi juga menemukan aktivitas pencucian ompreng atau wadah makan anak dilakukan di area parkiran terbuka.
Pemandangan ini menimbulkan tanda tanya besar terkait penerapan standar higiene sanitasi dalam program yang menyasar ribuan anak sekolah.Padahal, berdasarkan standar sanitasi pangan, peralatan makan wajib dicuci di ruang khusus yang terlindung dari debu, asap kendaraan, dan sumber kontaminasi lainnya.
Area parkiran bukanlah tempat yang dirancang untuk proses sanitasi peralatan makan.Debu jalanan, asap knalpot, percikan air kotor, hingga bakteri dari lingkungan terbuka merupakan risiko nyata yang dapat menempel pada peralatan yang nantinya digunakan anak-anak untuk makan.
Pertanyaannya sederhana: apakah ompreng yang digunakan anak-anak benar-benar steril ketika proses pencuciannya dilakukan di area parkir?Program Makan Bergizi Gratis dibangun atas tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas kesehatan dan kecukupan gizi anak bangsa.
Namun tujuan tersebut dapat kehilangan makna apabila aspek keamanan pangan justru diabaikan.Makanan bergizi tidak akan berarti banyak jika proses pengolahannya tidak didukung sistem sanitasi yang layak. Gizi dan kebersihan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada jumlah porsi yang dibagikan atau besarnya anggaran yang diserap. Yang jauh lebih penting adalah memastikan makanan yang sampai ke tangan anak-anak diproduksi dalam lingkungan yang bersih, aman, dan sesuai standar kesehatan.Publik kini menunggu langkah tegas dari instansi terkait.
Jika dugaan ini benar adanya, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, pembinaan, hingga tindakan korektif yang terukur agar program nasional yang menyangkut masa depan anak-anak tidak tercoreng oleh kelalaian yang seharusnya dapat dicegah sejak awal.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas program, melainkan kesehatan generasi yang menjadi penerima manfaatnya.
Dede
