BEKASI | jaringannasional.com — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Bekasi mempercepat pembangunan Flyover Bulak Kapal untuk mengatasi kemacetan kronis dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang kereta api. Dari total 76 bidang lahan yang dibutuhkan, sebanyak 40 bidang telah dinyatakan selesai, sedangkan 36 bidang lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Percepatan proyek tersebut menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat melakukan peninjauan lapangan bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Jumat (30/10/2026).
Pemerintah menargetkan pembebasan lahan segera rampung agar pembangunan fisik dapat dimulai sesuai jadwal. Penandatanganan kontrak pekerjaan direncanakan pada 14 November 2026, dengan pelaksanaan konstruksi diperkirakan mulai 15 November 2026.
AHY menegaskan, pembangunan flyover tersebut sudah mendesak mengingat tingginya frekuensi perjalanan kereta rel listrik (KRL) yang melintasi kawasan Bulak Kapal. Kereta yang melintas setiap lima menit sekali kerap menyebabkan antrean kendaraan panjang dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Pengalaman kecelakaan antara KRL dan taksi daring pada April 2025 menjadi salah satu pengingat pentingnya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang.
“Hari ini kita ingin melihat secara langsung kondisi lapangan. Kita ingin betul-betul mengawal agar bisa mengurangi potensi kecelakaan akibat perlintasan sebidang antara kendaraan darat dengan kereta, sekaligus mengurai kemacetan. Kita berharap groundbreaking bisa segera dimulai pada tahun 2026 ini dan menjadi solusi tepat,” ujar AHY.
Anggaran Rp188 Miliar dari Pemerintah Pusat
Pembangunan Flyover Bulak Kapal diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp188 miliar yang didukung pemerintah pusat. Sementara itu, Pemkot Bekasi mengalokasikan sekitar Rp26 miliar untuk pembebasan lahan.
Dari sisi teknis, flyover dirancang memiliki panjang sekitar 500 meter dengan jalan pendekat atau oprit di kedua sisi. Perencanaan konstruksi juga memperhatikan ketentuan keselamatan perjalanan kereta api, termasuk ruang bebas vertikal atau clearance sekitar 7,5 meter di atas jalur kereta, ditambah ketentuan batas struktur konstruksi sebesar 2 meter.
Dalam peninjauan tersebut, AHY didampingi Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy, Kepala BPN Kota Bekasi, jajaran kementerian terkait, unsur kepolisian, serta instansi lainnya.
Keterlibatan lintas instansi diperlukan untuk memastikan persoalan teknis, administrasi pertanahan, hingga pengaturan lalu lintas dapat ditangani secara terkoordinasi.
Tri Adhianto Targetkan Pembebasan Lahan Selesai 2 November
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan, penyelesaian sisa pembebasan lahan terus dikebut. Sejumlah bidang yang belum tuntas diketahui berkaitan dengan kepemilikan instansi atau lembaga, antara lain Perum Jasa Tirta (PJT), Kementerian Kesehatan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Pemkot Bekasi mendorong percepatan penyelesaian melalui mekanisme kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G).
“Proses pembebasan lahan ditargetkan selesai pada 2 November. Bagi warga yang lahannya telah dibayarkan, kami berikan batas waktu satu minggu untuk membongkar sendiri bangunannya. Jika tidak, tim Pemkot yang akan melakukan pembongkaran,” kata Tri.
Tri mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, termasuk perhatian Presiden Prabowo Subianto, terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi.
Menurutnya, dukungan anggaran pusat menjadi faktor penting dalam merealisasikan proyek berskala besar tersebut, mengingat kemampuan APBD Kota Bekasi memiliki keterbatasan jika harus menanggung seluruh biaya pembangunan secara mandiri.
“Anggaran pembangunannya hampir Rp188 miliar. Tentu APBD kita akan sangat terbebani jika harus menanggung sebesar itu sendiri. Oleh karena itu, kesempatan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ini harus kita tangkap dan eksekusi dengan cepat,” ujarnya.
Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan
Selain mengejar penyelesaian pembebasan lahan, Pemkot Bekasi mulai mematangkan langkah antisipasi terhadap potensi kemacetan selama proses konstruksi berlangsung.
Bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas, pemerintah daerah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dengan mengoptimalkan jalur alternatif, termasuk Jalan Ampera dan Jalan Mohammad Yamin.
Pemkot Bekasi juga berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membuka dan memanfaatkan jalan sejajar atau frontage road yang menghubungkan kawasan Bulak Kapal, Rawa Aren, Ampera, hingga Mohammad Yamin.
Jalur tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama pembangunan berlangsung sekaligus menjadi bagian dari penataan akses jalan setelah flyover beroperasi.
Tri menjelaskan, setelah Flyover Bulak Kapal selesai dibangun dan beroperasi, sejumlah perlintasan sebidang, termasuk di kawasan Ampera, direncanakan ditutup demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Sebagai gantinya, akses masyarakat akan didukung jaringan jalan frontage road agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga.
“Setelah flyover ini selesai dan beroperasi, perlintasan sebidang seperti di Ampera rencananya akan ditutup demi menjamin keselamatan warga. Sebagai gantinya, kami siapkan jalan frontage sehingga akses mobilitas masyarakat tetap terhubung dengan aman dan perekonomian kawasan sekitar dapat berkembang lebih maju,” pungkas Tri.
Percepatan pembangunan Flyover Bulak Kapal kini berpacu dengan penyelesaian persoalan lahan dan persiapan teknis di lapangan. Ketepatan jadwal pembebasan lahan, pelaksanaan kontrak, serta kesiapan rekayasa lalu lintas akan menjadi faktor penting agar proyek tersebut dapat berjalan sesuai target dan menjawab persoalan kemacetan yang selama ini membebani masyarakat Kota Bekasi.
Redaksi |Nzr
