SUKABUMI | jaringannasional.com — Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pariwisata, peningkatan investasi, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, saat memimpin Rapat Dinas Bulan Oktober 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah dan camat untuk membahas evaluasi kinerja sekaligus merumuskan langkah strategis pembangunan daerah.
Andreas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar potensi ekonomi di setiap wilayah dapat dikelola secara optimal. Menurutnya, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan pajak dan retribusi, tetapi juga perlu didukung pertumbuhan aktivitas usaha, perluasan investasi, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong adalah membangun kolaborasi antara perusahaan berskala besar dan pelaku UMKM lokal. Perusahaan diharapkan dapat membantu memperluas akses pemasaran produk UMKM sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk daerah.
Kolaborasi tersebut juga dinilai berpotensi menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, menarik minat investor, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Kolaborasi ini harus terus dibangun dan dijaga agar PAD Kabupaten Sukabumi meningkat demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Andreas.
Pejabat Diminta Lebih Peka terhadap Kebutuhan Masyarakat
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Andreas mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak mengabaikan aspek sosial dalam menjalankan program pembangunan.
Ia meminta para pejabat perangkat daerah lebih aktif turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat, mengidentifikasi persoalan, serta memastikan kebijakan dan program pemerintah menjawab kebutuhan warga.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemkab Sukabumi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Rapat dinas yang dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, juga membahas sejumlah capaian dan agenda strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di bidang manajemen aparatur, Pemkab Sukabumi menerima Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 406 Tahun 2026 mengenai persetujuan penerapan sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi dan kinerja.
Pada sektor pemanfaatan aset, pemerintah daerah menindaklanjuti kerja sama penyewaan tanah dan bangunan di wilayah Jampangtengah dan Cisaat. Selain itu, pengelolaan lapangan mini soccer di Cisaat turut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama dengan mitra pengelola.
Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada sejumlah klinik dan rumah sakit swasta yang mendukung reaktivasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Apresiasi juga diberikan atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mendukung percepatan perizinan berusaha sepanjang 2026. Pelayanan perizinan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus memperkuat daya tarik investasi di Kabupaten Sukabumi.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Sukabumi memberikan penghargaan kepada perwakilan Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi 2025 yang meraih posisi Wakil I Mojang Jajaka Jawa Barat 2026.
Rangkaian rapat dinas bulanan tersebut ditutup dengan pemaparan kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
Melalui penguatan ekonomi lokal, optimalisasi aset, perbaikan pelayanan perizinan, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Pemkab Sukabumi berupaya memperluas sumber pendapatan daerah sekaligus mendorong pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Red/Jn
