Jaringannasional. Com
Opini Oleh: Suherman
Pemerhati Masalah Sosial, Budaya, Politik, serta Ekonomi Mikro dan Makro
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan teori tentang kejujuran. Sejak kecil, kita diajarkan untuk tidak berbohong, tidak mencuri, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Agama mengajarkan amanah, sekolah menanamkan budi pekerti, sedangkan Pancasila menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: mengapa ketika dewasa, sebagian orang justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai yang dahulu mereka pelajari?
Kita memiliki agama, tetapi korupsi masih menjadi persoalan serius. Kita memiliki pendidikan, tetapi gelar akademik tidak selalu berbanding lurus dengan integritas. Kita memiliki aturan hukum, tetapi pelanggaran terus terjadi. Kita juga memiliki semangat kebangsaan, tetapi kepentingan pribadi dan kelompok kerap ditempatkan di atas kepentingan masyarakat.
Jangan-jangan, persoalan Indonesia bukan terletak pada ketidaktahuan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Persoalan sesungguhnya adalah ketika kebenaran berbenturan dengan kepentingan, sebagian orang justru memilih meninggalkan kebenaran.
Kita pandai mengajarkan kejujuran, tetapi belum sepenuhnya berhasil menjadikannya sebagai kebiasaan dan budaya.
BELAJAR DARI JEPANG DAN KOREA SELATAN
Jepang dan Korea Selatan kerap dijadikan contoh negara yang berhasil membangun etos kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jepang dikenal dengan budaya ketepatan waktu, keteraturan, dan penghargaan terhadap tanggung jawab. Sementara itu, Korea Selatan menunjukkan bagaimana investasi dalam pendidikan, industrialisasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia dapat mendorong transformasi ekonomi dalam beberapa dekade.
Tentu, kemajuan kedua negara tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kejujuran dan kedisiplinan. Ada banyak faktor lain yang berperan, mulai dari kualitas pendidikan, kebijakan industri, kapasitas teknologi, tata kelola pemerintahan, hingga konsistensi pembangunan.
Namun, ada pelajaran penting yang patut diperhatikan: kemajuan membutuhkan budaya kerja yang bertanggung jawab serta sistem yang mendorong kepatuhan terhadap aturan.
Data Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 dari Transparency International, yang dirilis pada Februari 2026, memberikan gambaran mengenai tantangan integritas di Indonesia.
Dalam indeks tersebut, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat ke-109 dari 182 negara. Skor itu turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, Jepang memperoleh skor 71 dan berada di peringkat ke-18, sedangkan Korea Selatan meraih skor 63 dan menempati peringkat ke-31.
Perlu dipahami bahwa CPI mengukur persepsi korupsi di sektor publik, bukan keseluruhan perilaku atau tingkat kejujuran penduduk suatu negara. Karena itu, indeks ini tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran moral masyarakat.
Meski demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memperkuat integritas dan tata kelola sektor publik.
Jika Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, akses pendidikan yang terus berkembang, serta landasan moral yang kuat, mengapa pembenahan integritas masih menjadi pekerjaan rumah yang serius?
Apakah kita kekurangan pengetahuan? Rasanya tidak.
Ataukah kita belum sungguh-sungguh membangun sistem yang melindungi orang jujur sekaligus memberikan konsekuensi tegas kepada mereka yang menyalahgunakan wewenang?
Di sinilah persoalan mendasarnya.
KORUPSI DAN KKN: KETIKA AMANAH KALAH OLEH KEPENTINGAN
Korupsi bukan sekadar mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, memperbaiki jalan, atau membantu masyarakat rentan dapat beralih ke tangan yang tidak berhak. Akibatnya, masyarakat kehilangan manfaat pembangunan yang semestinya mereka terima.
Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Ada infrastruktur yang kualitasnya tidak sesuai standar, fasilitas publik yang tidak berfungsi optimal, pelayanan yang membebani masyarakat, hingga kesempatan pembangunan yang hilang.
Penurunan skor CPI Indonesia menjadi salah satu peringatan bahwa upaya memperkuat integritas tidak boleh berhenti pada slogan dan seremoni.
Pemberantasan korupsi membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, transparansi anggaran, pengawasan independen, perlindungan terhadap pelapor, serta sistem pengadaan barang dan jasa yang dapat diawasi dan diaudit secara terbuka.
Kita juga perlu mengubah cara pandang terhadap jabatan. Jabatan bukan kesempatan untuk memperkaya diri, membangun dinasti kekuasaan, atau membalas jasa kepada kelompok tertentu. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam praktik politik dan pemerintahan, hubungan kekuasaan, kepentingan kelompok, serta pembagian posisi sering kali memunculkan pertanyaan mendasar: di mana batas antara pengabdian dan kepentingan pribadi?
Tentu, tidak semua pejabat dan aparatur negara bekerja dengan orientasi kepentingan pribadi. Banyak di antara mereka yang menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan berintegritas. Justru mereka perlu mendapatkan dukungan agar tidak tersisih oleh praktik yang lebih mengutamakan kedekatan daripada kompetensi.
Ketika masyarakat melihat kejujuran tidak dihargai, sementara pelanggaran seolah dapat diselesaikan melalui kedekatan dan kekuasaan, kepercayaan terhadap institusi negara akan terkikis.
Negara tidak akan berhasil membangun budaya antikorupsi apabila hukum terasa keras terhadap mereka yang lemah, tetapi lentur terhadap mereka yang memiliki kekuasaan.
GENERASI MUDA: JANGAN WARISKAN KEBIASAAN YANG SALAH
Salah satu persoalan yang patut menjadi perhatian adalah dampak keteladanan terhadap generasi muda.
Anak-anak tidak hanya belajar dari buku dan nasihat. Mereka juga belajar dari perilaku yang mereka saksikan setiap hari.
Ketika mereka diajarkan untuk tidak menyontek, tetapi melihat orang dewasa memperoleh keuntungan melalui kecurangan, mereka bisa bertanya: untuk apa bersikap jujur?
Ketika mereka diminta disiplin, tetapi menyaksikan aturan dilanggar tanpa konsekuensi, mereka dapat menganggap kedisiplinan hanya berlaku bagi orang biasa.
Ketika mereka diajarkan menghormati hukum, tetapi melihat penyalahgunaan kekuasaan seolah tidak tersentuh, kepercayaan mereka terhadap keadilan dapat memudar.
Kerusakan moral tidak selalu dimulai dari pelanggaran besar. Ia dapat tumbuh dari pembiaran terhadap kesalahan-kesalahan kecil yang berulang, hingga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Karena itu, jangan hanya meminta generasi muda untuk jujur. Tunjukkan bahwa kejujuran dihargai dan integritas mendapat tempat.
Jangan hanya meminta mereka bekerja keras. Bangun sistem yang memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi, bukan semata-mata hubungan keluarga atau kedekatan.
Jangan hanya meminta mereka menaati aturan. Pastikan aturan berlaku bagi semua orang tanpa membedakan jabatan, status sosial, maupun latar belakang.
Generasi muda tidak membutuhkan ceramah integritas yang berlebihan jika kehidupan sehari-hari justru memperlihatkan contoh sebaliknya.
Keteladanan orang dewasa merupakan pendidikan karakter yang tidak selalu tertulis, tetapi dampaknya dapat membentuk cara berpikir dan perilaku seseorang sepanjang hidupnya.
INGIN MAJU, TETAPI TIDAK MAU DISIPLIN?
Kita sering berbicara tentang Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera, dan Indonesia Berdaya Saing. Semua itu merupakan cita-cita yang patut diperjuangkan.
Namun, kemajuan tidak dapat dibangun hanya dengan mengganti slogan. Kemajuan membutuhkan kebiasaan yang konsisten: tepat waktu, bertanggung jawab dalam mengelola anggaran, menaati standar, menghormati kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai komitmen.
Bayangkan sebuah proyek pembangunan. Perencanaannya baik, anggarannya tersedia, dan targetnya jelas. Namun, apabila pelaksanaannya tidak disiplin, pengawasannya lemah, serta kualitas pekerjaan dikompromikan, hasilnya tidak akan optimal.
Prinsip yang sama berlaku dalam pemerintahan.
Pelayanan publik yang berkualitas sulit terwujud apabila aparatur tidak disiplin. Pembangunan yang efisien sulit dicapai jika pengelolaan anggaran tidak transparan. Iklim investasi yang sehat sulit dibangun apabila kepastian hukum tidak terjaga. Generasi unggul juga sulit dilahirkan jika keberhasilan lebih ditentukan oleh jalan pintas daripada kerja keras.
Secara sederhana, kita ingin negara berlari ke depan, tetapi masih sibuk mencari alasan untuk tidak menaati aturan yang kita buat sendiri.
Kita ingin dihormati dunia, tetapi penghormatan tidak lahir dari pidato semata. Penghormatan tumbuh dari kualitas institusi, kepercayaan publik, konsistensi kebijakan, dan hasil nyata.
Kemajuan menuntut kedisiplinan untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi.
KOMITMEN PEJABAT RENDAH, RAKYAT YANG MENANGGUNG AKIBATNYA
Kualitas kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap budaya organisasi dan tata kelola pemerintahan.
Pemimpin yang konsisten, terbuka terhadap kritik, serta berani bertanggung jawab akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sebaliknya, pemimpin yang lebih mementingkan citra, menghindari tanggung jawab, atau membiarkan pelanggaran demi kepentingan kelompok berisiko merusak budaya kerja.
Komitmen seorang pejabat tidak cukup diukur dari pidato saat pelantikan atau banyaknya program yang diumumkan. Komitmen terlihat dari kualitas keputusan, penggunaan anggaran, penyelesaian persoalan, dan kesediaan menerima konsekuensi ketika terjadi kesalahan.
Pejabat yang amanah bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, ketika melakukan kesalahan, ia bersedia mengakuinya, memperbaikinya, dan mempertanggungjawabkannya.
Ia tidak menjadikan kritik sebagai musuh. Ia juga tidak menggunakan kewenangannya untuk menghindari pemeriksaan atau menutup-nutupi persoalan.
Ketika komitmen kepemimpinan rendah, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor: kualitas pelayanan menurun, anggaran tidak efektif, kepercayaan investor melemah, kesempatan kerja terhambat, dan pada akhirnya masyarakat yang menanggung kerugian.
Karena itu, integritas kepemimpinan bukan sekadar persoalan pribadi seorang pejabat. Integritas merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas pelayanan publik dan arah pembangunan.
SOLUSI: PERBAIKI SISTEM, BUKAN SEKADAR MENAMBAH TEORI
Lalu, apa yang harus dilakukan?
Pertama, mewujudkan pendidikan karakter dalam kebiasaan sehari-hari. Pendidikan kejujuran tidak cukup diajarkan sebagai mata pelajaran atau materi seminar. Nilai tersebut harus dipraktikkan di rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan pemerintahan.
Kedua, memperkuat sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit. Kompetensi, integritas, kinerja, dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama. Hubungan keluarga maupun kedekatan politik tidak boleh menggantikan kemampuan.
Ketiga, menegakkan hukum secara konsisten dan tidak diskriminatif. Setiap pelanggaran harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memberikan keistimewaan karena jabatan atau kekuasaan.
Keempat, memperkuat transparansi anggaran dan pengadaan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik dikelola, untuk apa digunakan, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan.
Kelima, menjamin independensi lembaga pengawas, pers, dan masyarakat sipil. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta merupakan bagian dari pengawasan demokratis, bukan otomatis bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
Keenam, mengevaluasi pejabat berdasarkan hasil kerja yang terukur. Penilaian harus bertumpu pada kinerja, integritas, kualitas pelayanan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan, bukan semata-mata popularitas atau kedekatan dengan penguasa.
Selain pembenahan sistem, masyarakat juga perlu memulai perubahan dari diri sendiri. Jangan menyuap, jangan memanipulasi, dan jangan membenarkan kecurangan hanya karena memberikan keuntungan pribadi.
Perubahan sistem dan perubahan perilaku harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat berharap setiap orang selalu bertindak baik. Karena itu, sistem harus dirancang untuk mendorong perilaku yang benar, mempersempit celah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan adanya konsekuensi bagi setiap pelanggaran.
Dengan demikian, kejujuran tidak hanya bergantung pada niat individu, tetapi juga didukung oleh lingkungan yang menghargai integritas dan menolak kecurangan.
PENUTUP: INDONESIA BISA MAJU JIKA KEJUJURAN MENJADI BUDAYA
Indonesia memiliki modal besar untuk maju: sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, kekayaan budaya, semangat kebangsaan, serta nilai-nilai agama yang mengajarkan kejujuran dan amanah.
Namun, semua modal tersebut tidak otomatis menghasilkan kemajuan. Nilai-nilai luhur harus diterjemahkan ke dalam perilaku, kebijakan, dan sistem yang nyata.
Kejujuran harus menjadi kebiasaan. Disiplin harus menjadi budaya. Amanah harus menjadi standar kepemimpinan.
Jangan sampai kita sibuk mengajarkan moral, tetapi lupa memperbaiki sistem yang memungkinkan pelanggaran terus berulang. Jangan bangga menyebut diri sebagai bangsa religius jika nilai kejujuran tidak diterapkan dalam pekerjaan dan penggunaan kekuasaan. Jangan terus berbicara tentang Indonesia Maju jika praktik-praktik yang menghambat kemajuan dibiarkan berlangsung.
Negara tidak menjadi kuat hanya karena memiliki wilayah yang luas atau sumber daya alam yang melimpah. Negara menjadi kuat ketika institusinya dipercaya, hukumnya dihormati, pemimpinnya bertanggung jawab, dan rakyatnya hidup bermartabat.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kita memahami arti kejujuran. Pertanyaan sesungguhnya adalah: apakah kita bersedia menanggung konsekuensi dari pilihan untuk tetap jujur, meskipun harus kehilangan keuntungan yang diperoleh melalui jalan yang salah?
Selama kejujuran masih dapat dikalahkan oleh kepentingan, kedisiplinan dianggap sebagai beban, dan jabatan lebih dihargai daripada amanah, cita-cita Indonesia Maju akan terus menghadapi hambatan.
Kita tidak kekurangan orang yang mampu berbicara tentang perubahan. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak orang yang berani memberi teladan dan bersedia memulai perubahan dari dirinya sendiri.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang pandai mengajarkan kebaikan, melainkan bangsa yang berani mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.
