Oleh: Dr Irfan Fauzi, MSi ( Ki Irfan )
Analist Komunikasi Politik Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Nasional
Tahun Baru Hijriah bukan sekadar pergantian angka dari 1447 menjadi 1448 Hijriah. Ia adalah momentum refleksi, evaluasi, dan perubahan. Hijrah yang dilakukan Rasulullah ﷺ dari Makkah ke Madinah bukan hanya perpindahan geografis, melainkan transformasi besar dari keterpurukan menuju kemajuan, dari ketidakadilan menuju peradaban yang lebih baik.
Karena itu, setiap datangnya Tahun Baru Hijriah, pertanyaan yang layak kita ajukan bukanlah “sudah berapa usia kita?”, melainkan “sudah sejauh mana kita berubah menjadi lebih baik?”
Dalam konteks individu, hijrah berarti meninggalkan kebiasaan buruk menuju akhlak yang lebih mulia. Namun dalam konteks bangsa, hijrah berarti keberanian melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Hari ini, masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi yang nyata. Harga BBM mengalami kenaikan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Harga kebutuhan pokok terus meningkat. Daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah semakin tertekan.
Di saat yang sama, beban fiskal negara juga semakin berat. Per 31 Maret 2026, posisi utang pemerintah telah mencapai sekitar Rp9.920 triliun dengan rasio sekitar 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, defisit APBN tahun 2025 tercatat sekitar Rp695 triliun.
Tentu saja, utang bukanlah sesuatu yang otomatis buruk. Dalam ilmu ekonomi, utang dapat menjadi instrumen pembangunan selama digunakan secara produktif, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditanggung negara.
Namun persoalannya bukan sekadar besar atau kecilnya utang. Persoalan utamanya adalah efektivitas penggunaan anggaran negara.
Di sinilah muncul diskusi publik mengenai berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp171 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp335 triliun pada tahun 2026. Artinya, total anggaran dua tahun pertama mencapai sekitar Rp506 triliun.
Tidak adil jika seluruh persoalan utang dan defisit negara ditimpakan kepada satu program tersebut. Sebab kondisi fiskal Indonesia merupakan akumulasi dari banyak faktor dan kebijakan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Namun dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk bertanya. Mahasiswa memiliki hak untuk mengkritisi. Akademisi memiliki kewajiban untuk menguji. Dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan.
Pertanyaan yang muncul sesungguhnya sederhana:
Apakah setiap rupiah uang rakyat telah digunakan secara efektif?
Apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Apakah program-program yang menyerap anggaran ratusan triliun rupiah telah memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan transparan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan bentuk kecintaan terhadap bangsa. Sebab dalam demokrasi yang sehat, kritik bukan ancaman, melainkan mekanisme pengawasan publik.
Tahun Baru Hijriah mengajarkan bahwa perubahan besar selalu diawali dengan keberanian melakukan evaluasi. Rasulullah ﷺ tidak mempertahankan keadaan yang salah hanya karena sudah lama berlangsung. Hijrah adalah simbol keberanian untuk memperbaiki keadaan menuju kondisi yang lebih baik.
Karena itu, semangat Hijriah tahun ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan ucapan selamat semata. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah, elite politik, akademisi, mahasiswa, dan seluruh elemen bangsa melakukan muhasabah nasional.
Apakah arah pembangunan kita sudah tepat?
Apakah kebijakan ekonomi benar-benar mampu menjaga kesejahteraan rakyat?
Apakah pengelolaan anggaran negara sudah memenuhi prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan?
Bangsa yang besar bukan bangsa yang anti kritik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengoreksi dirinya sendiri.
Jika hijrah dimaknai sebagai perpindahan menuju keadaan yang lebih baik, maka Indonesia membutuhkan hijrah kebijakan: dari politik pencitraan menuju politik kinerja, dari pengelolaan anggaran yang berorientasi proyek menuju pengelolaan yang berorientasi hasil, serta dari budaya defensif terhadap kritik menuju budaya dialog yang terbuka.
Tahun Baru 1448 Hijriah hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat optimisme sekaligus memperdalam kesadaran bahwa perubahan tidak lahir dari pujian yang berlebihan, melainkan dari keberanian melihat kenyataan apa adanya.
Sebab sebagaimana hikmah hijrah mengajarkan, menjadi tua adalah kepastian, tetapi menjadi lebih dewasa dan lebih baik adalah pilihan.
Selamat Tahun Baru 1448 Hijriah. Semoga kita semua, sebagai individu maupun sebagai bangsa, mampu berhijrah menuju Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola amanah rakyat.
Wallahua’lam
