Oleh: Dr. Samodra Wibawa, MSc.
FISIPOL UGM; Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan
Kematian sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memunculkan pertanyaan mendasar mengenai arah kebijakan pembangunan koperasi di Indonesia. Terlepas dari hasil investigasi resmi atas penyebab kematian para peserta, polemik tersebut mengungkap persoalan yang lebih substansial: Mengapa calon manajer koperasi harus menjalani pelatihan bergaya militer?
Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk meragukan pentingnya disiplin, yang merupakan salah satu fondasi organisasi yang sehat. Namun, disiplin dalam dunia usaha tidak identik dengan latihan fisik ala militer.
Kompetensi Bisnis vs Latihan Fisik
Manajer koperasi dituntut memiliki kemampuan membaca laporan keuangan, mengelola arus kas, membangun jaringan pemasaran, memahami rantai pasok, mengembangkan usaha, dan menjaga kepercayaan anggota. Kompetensi tersebut dibangun melalui pendidikan manajemen, pengalaman bisnis, dan tata kelola yang baik—bukan melalui latihan fisik yang dirancang untuk kepentingan pertahanan negara.
Di sinilah letak persoalan konseptual kebijakan KDMP. Koperasi adalah institusi ekonomi sipil yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Ketika pendekatan pembinaannya mengadopsi pola komando yang lazim dalam organisasi militer, orientasi koperasi dikhawatirkan bergeser. Yang dibutuhkan koperasi bukanlah kepatuhan tanpa ruang dialog, melainkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah, data, dan kebutuhan anggota.
Menilik Khazanah Bung Hatta dan Praktik Global
Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, sejak awal menempatkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi bukan proyek negara yang dijalankan melalui instruksi dari atas, melainkan organisasi yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama. Prinsip “satu anggota satu suara” menunjukkan bahwa koperasi dibangun di atas partisipasi, bukan komando.
Dalam praktik internasional, koperasi-koperasi besar juga berkembang melalui pendekatan profesional, bukan militeristik:
- Mondragon Corporation (Spanyol): Menjadi salah satu koperasi pekerja terbesar di dunia karena mengembangkan sistem pendidikan, inovasi, riset, dan kepemimpinan partisipatif.
- Fonterra (Selandia Baru): Berhasil mengonsolidasikan ribuan peternak melalui tata kelola modern dan integrasi rantai pasok, bukan melalui latihan fisik bagi para pengelolanya.
Urgensi Evaluasi Kurikulum KDMP
Karena itu, apabila benar pelatihan bergaya militer menjadi syarat pembentukan manajer KDMP, kebijakan tersebut patut dievaluasi secara menyeluruh. Pelatihan kepemimpinan tentu penting, fisik yang sehat dan kuat juga perlu, tetapi materi yang jauh lebih relevan adalah:
- Manajemen koperasi dan akuntansi
- Pemasaran digital dan logistik
- Pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan (good corporate governance)
- Kepemimpinan organisasi yang demokratis
Itulah kompetensi yang menentukan keberhasilan koperasi. Polemik ini juga menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan sumber daya negara. Di tengah tantangan meningkatkan produktivitas desa, memperluas akses pasar UMKM, dan memperkuat kelembagaan koperasi, energi pemerintah justru tersedot pada perdebatan mengenai metode pelatihan yang sejak awal dipersoalkan banyak kalangan.
Evaluasi terhadap KDMP seharusnya tidak berhenti pada aspek teknis penyelenggaraan pelatihan. Pemerintah perlu meninjau kembali paradigma pengembangan koperasi secara keseluruhan. Koperasi yang sehat bukan dibangun melalui pendekatan koersif, melainkan melalui pendidikan, profesionalisme, transparansi, dan partisipasi anggota.
Momentum Introspeksi Hubungan Sipil-Militer
Kematian peserta diklat itu—apabila terbukti berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan—harus menjadi momentum introspeksi. Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja sebagai kecelakaan biasa. Tidak ada alasan untuk mempertahankan sebuah metode apabila biaya sosial yang ditanggung begitu besar, sementara relevansinya terhadap peningkatan kompetensi manajerial masih dipertanyakan.
Manajer koperasi bukanlah calon prajurit. Mereka adalah calon pemimpin ekonomi rakyat. Yang mereka perlukan bukan barak, melainkan ruang belajar; bukan doktrin komando, melainkan pengetahuan; bukan latihan tempur, melainkan kemampuan membangun kesejahteraan anggota.
Jika koperasi hendak dikembalikan sebagai soko guru perekonomian nasional, maka pembinaan pengurusnya pun harus kembali pada hakikat koperasi itu sendiri: demokratis, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. (Red/JN)*
