Jaringannasional.com
Opini Oleh: Jon Edy, S.Kom., MM
Dosen, Tokoh masyarakat Bekasi
Baru-baru ini, sebuah diskusi mahasiswa digelar dengan tema yang krusial: “Pancasila sebagai Dasar Negara: Menyoal Tantangan dalam Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.”
Sebagai elemen generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki kepentingan besar untuk memastikan Pancasila tidak sekadar menjadi pajangan. Pancasila harus diwujudkan dalam realitas kehidupan nyata, khususnya dalam tata kelola dan penyelenggaraan negara.
Dari diskusi tersebut, ada beberapa persoalan krusial yang menjadi sorotan tajam mahasiswa terkait implementasi Pancasila, mulai dari rapuhnya persatuan bangsa, krisis kemanusiaan yang adil dan beradab, hingga tebang pilihnya penegakan hukum. Padahal, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Ironi Keadilan Sosial: Kontras MBG vs Guru Honorer
Salah satu sorotan paling tajam mengarah pada keadilan sosial. Diskusi ini menyoroti polemik alokasi anggaran, salah satunya terkait kontras antara kesejahteraan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) versus nasib guru honorer yang hingga kini masih memprihatinkan. Ketimpangan seperti ini dikhawatirkan dapat menggerus rasa keadilan masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan NKRI di bawah bingkai Pancasila dan UUD 1945.
Faktanya, Pancasila sebagai dasar negara belum seutuhnya diimplementasikan. Banyak kebijakan pemerintah yang justru berjalan kontradiktif dengan nilai-nilai Pancasila. Rakyat kecil masih harus tertatih-tatih untuk mendapatkan keadilan.
Sengkarut Hukum dan “Penguasa-Pengusaha” yang Tidak Beradab
Di sisi lain, publik disuguhi perilaku segelintir pengusaha dan penguasa yang jauh dari kata “beradab”. Konflik agraria menjadi contoh nyata yang kerap memicu bara di tengah masyarakat. Penguasaan lahan dan hutan demi kepentingan korporasi melalui Hak Guna Usaha (HGU) sering kali menabrak dan menyerobot tanah ulayat serta tanah adat yang telah dikuasai rakyat secara turun-temurun. Tragisnya, rakyat kecil harus tergusur dari tanah penghidupan mereka sendiri, sementara korporasi kerap berlindung di balik tameng aparatur negara.
Aspek penegakan hukum dan keadilan ekonomi menjadi dua titik nadir yang paling sering melanggar nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut komitmen nyata dari pemerintah untuk menjalankan Pancasila secara utuh demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Penutup: Jangan Hanya Jadi Retorika Podium
Merawat persatuan dan kesatuan bangsa hanya bisa digaransi jika Pancasila dijalankan secara murni dan konsekuen. Pancasila tidak boleh direduksi sekadar menjadi komoditas retorika, slogan pemanis, atau bahan “omong-omong” di podium pejabat semata. Kita menghendaki Pancasila mewujud dalam tindakan nyata, menjadi roh dari setiap kebijakan, dan benar-benar tegak sebagai fondasi utama ketatanegaraan Indonesia. (Red/Nzr)
