Jaringannasional.com
Opini Oleh: Benz Jono Hartono
Praktisi Media Massa | Wadir CAJ PWI Pusat | ED HIAWATHA Institut Jakarta
Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jabatan bukanlah mahkota kehormatan yang boleh dipamerkan dengan kesombongan. Jabatan adalah amanah—sebuah titipan rakyat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya di hadapan hukum negara, tetapi juga di hadapan sejarah dan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Namun, potret buram bangsa ini sering kali bukan semata-mata karena lemahnya aturan hukum, melainkan karena satu hal yang jauh lebih mendasar: hilangnya rasa malu dari para pemegang kekuasaan.
Benteng Terakhir Peradaban yang Runtuh
Ketika rasa malu telah mati, lahirlah pejabat-pejabat yang tidak lagi canggung berbohong di hadapan rakyatnya sendiri. Mereka bisa tersenyum lebar di tengah penderitaan masyarakat, tertawa di atas kesulitan rakyat kecil, bahkan masih fasih bicara tentang moralitas di saat tangan mereka sendiri kotor oleh penyalahgunaan kekuasaan.
Rasa malu sejatinya adalah benteng terakhir peradaban. Hukum bisa dibeli, aturan bisa dimanipulasi, dan opini publik bisa direkayasa. Namun, ketika seseorang masih memiliki rasa malu, ia akan menahan dirinya dari berbuat zalim.
Tanpa itu, sebuah bangsa akan terjebak dalam fase kehancuran moral yang sangat berbahaya.
Jabatan Sebagai Alat Transaksi
Lihatlah realitas hari ini. Jabatan kerap berubah fungsi menjadi alat transaksi. Kekuasaan dipertukarkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Amanah rakyat sekadar dijadikan kendaraan untuk memperkaya kelompok dan kroni.
Ironisnya, tidak sedikit pejabat yang tetap bebal bertahan di kursinya meski telah kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Mereka:
- Tidak malu ketika janji-janji politiknya hancur.
- Tidak malu ketika rakyat yang memilihnya hidup sengsara.
- Tidak malu memamerkan kemewahan pribadi tanpa empati, di saat kemiskinan masyarakat kian meningkat.
Padahal, para pendiri bangsa dahulu telah mencontohkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kesederhanaan, pengabdian, dan kehormatan moral. Jabatan bukanlah panggung untuk meninggikan diri, melainkan sarana suci untuk melayani rakyat.
Bahaya Budaya “Kebal Kritik”
Ketika rasa malu menguap dari dada seorang pejabat, yang hancur bukan sekadar citra personalnya, melainkan seluruh tatanan kehidupan berbangsa. Rakyat kehilangan kepercayaan, generasi muda kehilangan keteladan, dan hukum kehilangan wibawanya. Negara perlahan berubah menjadi arena perebutan kepentingan yang tuna-moral.
Lebih berbahaya lagi, hilangnya rasa malu melahirkan budaya bebal dan kebal kritik. Pejabat merasa dirinya selalu benar.
- Kritik dianggap ancaman.
- Nasihat dipandang sebagai musuh.
Mereka lupa bahwa kekuasaan yang berjalan tanpa kerendahan hati adalah jalan tol menuju kehancuran.
Negeri ini tidak pernah kekurangan orang pintar. Bangsa ini juga tidak kekurangan orang berpendidikan tinggi. Namun, yang paling dirindukan bangsa ini hari ini adalah pemimpin yang memiliki hati nurani, rasa malu, dan kesadaran penuh bahwa jabatan hanyalah sebuah persinggahan sementara.
Sebab pada akhirnya, tinta sejarah tidak akan mencatat seberapa lama seseorang berkuasa, melainkan bagaimana ia menggunakan kekuasaannya. Rakyat akan selalu merawat ingatan tentang pemimpin yang menjaga amanah dengan jujur, sebagaimana mereka tidak akan pernah lupa pada mereka yang menjadikan jabatan sebagai alat keserakahan.
Sebelum kita muluk-muluk berbicara tentang pembangunan infrastruktur besar, teknologi canggih, atau lompatan ekonomi, bangsa ini harus terlebih dahulu merestorasi moral para pemegang amanah.
Sebab, runtuhnya sebuah negara sering kali tidak dimulai dari agresi musuh dari luar, melainkan dari matinya rasa malu di dalam diri para penguasanya sendiri. (Red*)
