JARINGANNASIONAL.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mematangkan langkah transformasi menuju status kota global. Salah satu strategi utamanya adalah memaksimalkan potensi aset milik daerah agar mampu menjadi mesin penggerak perekonomian ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa optimalisasi tata kelola aset daerah tidak hanya bertujuan menambah pendapatan, tetapi juga harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga dan penciptaan peluang usaha baru.
”Pemerintah DKI Jakarta membuka Forum JAFEX yang pertama dan ini akan menjadi tradisi. Sebagai kota global, kami ingin pemanfaatan aset bisa berjalan secara maksimal serta memberikan nilai jangka panjang bagi masa depan Jakarta,” ujar Pramono saat membuka Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Pramono menjelaskan, langkah ini didukung oleh pembenahan administrasi secara mendasar. Sepanjang tahun 2026, Pemprov DKI berhasil mengamankan legalitas aset daerah dengan menerbitkan 4.482 sertifikat tanah seluas 667 hektare, yang nilainya ditaksir mencapai Rp126,9 triliun hingga meraih rekor MURI.
Di sisi lain, guna mempercepat pembangunan tanpa tergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov DKI mengusung skema pembiayaan kreatif (creative financing). Skema ini memanfaatkan alokasi dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) hingga rencana penerbitan obligasi daerah.
Dalam ajang JAFEX 2026 kali ini, Pemprov DKI memaparkan sedikitnya 41 aset potensial dari 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp13,1 triliun. Forum ini dirancang untuk menjaring kerja sama dengan pelaku usaha, investor, serta mitra strategis.
Dukungan Pemerintah Pusat
Upaya Pemprov DKI Jakarta mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Pusat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai JAFEX 2026 sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan potensi publik dan swasta.
”Jika seluruh kekuatan ini disinergikan, kita memiliki peluang besar untuk mengonversi aset publik menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata AHY.
AHY mengimbau para pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir dari sekadar mengurus aset menjadi pencipta nilai tambah (value creation). Ia mengingatkan agar setiap kemitraan dijalankan secara akuntabel, transparan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
”Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi erat dari tahap perencanaan hingga eksekusi. Melalui forum ini, mari kita melangkah dari sekadar diskusi menuju aksi nyata,” pungkasnya.
Editor: Red/ jn/nzr
Sumber: Diskominfo DKI
